Surabaya (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir dengan halus bahwa pemerintahan sebelumnya takut kehilangan popularitas sehingga tidak segera mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke subsidi yang lebih bersifat produktif.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan sekitar 2.000 anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sedang merayakan Hari Lahir ke-55 dan Muktamar Pergerakan di Masjid Nasional Al-Akbar Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam.

Pada kesempatan itu Presiden menyampaikan tekadnya yang meski sulit terus dilaksanakan yakni dalam hal pengalihan subsidi BBM.

Ia mengatakan, pemerintahannya mengalihkan subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun yang konsumtif ke subsidi yang produktif.

Ia mencontohkan, untuk membangun jalur kereta api dari Aceh sampai Papua hanya perlu Rp360 triliun tapi sampai saat ini Indonesia tidak bisa membangunnya karena dana justru banyak dihabiskan untuk subsidi BBM.

"Kenapa yang dulu-dulu tidak berani melakukan ini, karena masalah popularitas," katanya.

Ia mengaku sudah banyak diingatkan jika menerapkan kebijakan pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif maka popularitasnya akan jatuh.

"Tapi, saya sampaikan bahwa itu risiko sebuah keputusan," katanya.

Apalagi, ia menyadari Indonesia sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat tekanan ekonomi global.

Meski demikian, Presiden menegaskan hal itu tetap perlu dilakukan untuk membuat subsidi yang diberikan kepada rakyat tepat sasaran.

"Karena Rp300 triliun setiap tahun subsidi BBM yang menikmati adalah mereka yang punya mobil. Subsidi ini apa tidak terbalik. Inilah proses untuk tepat sasaran," katanya.