"Bila Puan bersedia memilih salah satu dari jabatan tersebut, itu akan lebih positif di mata publik baik untuk dirinya maupun untuk PDI Perjuangan," kata Salahudin, dihubungi di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, bila Puan lebih memilih jabatan menteri di kabinet yang saat ini dia sandang, yaitu menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, maka jabatan nonaktif di PDI Perjuangan yang dia tinggalkan bisa diisi kader partai yang lain.
Menurut Salahuddin, hal itu akan menunjukkan kepada publik bahwa PDI Perjuangan tidak kekurangan kader dan tidak ada perlakuan istimewa terhadap Puan yang merupakan anak Megawati.
Sedangkan bila Puan lebih memilih aktif sebagai ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan, maka lebih baik dia mundur dari jabatan menteri sehingga Jokowi bisa memilih orang lain untuk mengisi jabatan tersebut.
"Akan lebih elok Puan bersedia mundur dari jabatan menko bila dia lebih memilih aktif dan bekerja untuk PDI Perjuangan," tuturnya.
"Keputusan Megawati memasukkan nama Puan sebagai pengurus tetapi nonaktif itu sebagai suatu hal yang aneh dan ganjil. Apakah PDI Perjuangan kekurangan kader?" kata dia.
"Ketua Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani, tapi saya nonaktifkan," kata Megawati saat mengumumkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan.
Selain Puan, anak lain Megawati yang juga mengisi kepengurusan DPP PDI Perjuangan adalah Muhammad Prananda Prabowo yang menjabat ketua bidang ekonomi kreatif.