Praya (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) membangun pemerintahan yang efisien dan bersih.

"Saya titip ke depan bangun sebuah sistem pemerintahan yang baik, birokrasi mengikuti, gampang dikontrol dan sederhana," kata Jokowi saat meresmikan Gedung IPDN Nusa Tenggara Barat di Praya, Lombok Tengah, Sabtu.

Menurut dia, pelayanan yang cepat kepada masyarakat adalah tuntutan yang mesti dijawab praja IPDN.

"Ke depan semua akan dielektronikkan, seperti e-government, e-budgeting dan lainnya sehingga ada sistem yang sama di seluruh Indonesia," kata Jokowi dalam acara yang juga dihadiri Rektor IPDN dan Anggota DPD Muhammad Farouk.

Menurut dia penerapan teknologi informasi yang tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan akan memudahkan pengawasan sehingga penyimpangan bisa dicegah.

Jokowi menilai kampus IPDN NTB sudah untuk penyelenggaraan pendidikan calon abdi masyarakat.

"Awalnya dididik di Jatinangor, kemudian dua tahun di sini dan nanti balik ke Jatinangor," kata Jokowi.

Jokowi kembali menekankan perlunya kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat seperti dalam mengurus KTP, perizinan dan lainnya.

"Semua harus dipercepat, bukan zamannya tulis-menulis yang lama, izin bertahun-tahun," kata Presiden.

Ia mencontohkan dalam kondisi defisit listrik seperti sekarang, maka mengurus izin membutuhkan waktu dua tahun di Jawa, empat tahun di Kalimantan, enam tahun di Sumatera Selatan.

"Ini problem yang harus diselesaikan praja-praja muda ini," katanya.

Jokowi membandingkan izin investasi di Uni Emirat Arab (UEA) yang dinilainyacepat. "Saya mau investasi di sana, datang ke kementerian, dicek 10-15 menit, kemudian pergi ke gedung notariat di sebelah sekitar 20 menit sudah selesai, tidak sampai satu jam," katanya.

Rektor IPDN Suhadjar Dewantoro mengatakan IPDN siap menjadi pusat implementasi revolusi mental yang meliputi tiga tahap yaitu perekrutan, pengajaran-pengasuhan dan konsolidasi alumni.