Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendorong pemerintah pusat membuat desain lebih komprehensif dalam penanggulangan bencana sehingga masalah yang muncul saat terjadi bencana dapat segera teratasi.

Selama ini, kata dia dalam keterangan pers di Jakarta terkait kunjungan kerja ke lokasi korban erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Kamis, pemerintah pusat belum memiliki satu agenda komprehensif untuk penanganan bencana sehingga bantuan bencana menjadi parsial dan tidak sistematis.

"Kita tidak pernah memetakan secara detail permasalahan sehingga tidak ada penanganan bencana yang komprehensif," katanya.

Kalau ada proposal penanganan bencana lebih komprehensif, maka DPR akan memasukkan dalam anggaran penyelesaian masalah.

"Kalau ini bisa dilakukan segera, maka bulan Agustus ini bisa dibahas untuk ditetapkan dalam APBN 2016," ujar Fahri yang dalam kunjungannya membawa bantuan DPR untuk korban erupsi Gunung Sinabung.

Tanpa langkah komprehensif maka kebijakan penanggulangan bencana akan tambal sulam.

"DPR saya harapkan juga membentuk kaukus khusus supaya ada yang bisa ditanyakan secara tajam seperti soal implementasi," tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Fikri mengatakan, pihaknya sudah memanggil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian PU, aparat keamanan serta Kementerian Pertanian guna membentuk panja penanggulangan bencana untuk membuat regulasi yang komprehensif.

"Kita sudah panggil semua stakeholder agar ada regulasi yang komprehensif," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Keluarga Besar Karo Insitut Teknologi Bandung (alumni ITB dari Karo) Arya Sinulingga mengatakan, sejak erupsi Sinabung pertumbuhan ekonomi di Karo turun 40 persen.

Dengan demikian kalau pertumbuhan ke depan diambil rata-rata 5 persen maka akan butuh delapan tahun bagi Kabupaten Karo untuk bisa mencapai posisi ekonomi seperti tahun 2012, yaitu sejak Sinabung mengalami erupsi.

"Pertumbuhan pertanian yang menjadi andalan utama turun 40 persen. Juga pertumbuhan pendidikan turun 35 persen," katanya.