PBB, New York (ANTARA News) - Hampir 4.500 orang yang kehilangan tempat tinggal berlindung di pangkalan PBB di Malakal di Negara Bagian Upper Nile di Sudan Selatan, kata juru bicara Stephane Dujarric pada Selasa (7/4).

"Ini membuat seluruh jumlah warga sipil di lokasi itu mendekati 26.000 dan secara keseluruhan (lebih dari) 115.000 orang di seluruh negeri tersebut kini ditampung di berbagai kompleks PBB," kata Dujarric dalam satu taklimat harian di Markas Besar PBB, New York, AS.

"Dan itu adalah jumlah paling banyak orang yang kehilangan tempat tinggal yang dilindungi oleh Misi tersebut sejak awal konflik saat pada Desember 2013," katanya.

"Warga sipil yang baru kehilangan tempat tinggal juga dilaporkan oleh mitra lain kemanusiaan kami di bagian lain Sudan Selatan, termasuk 31.000 di Negara Bagian Jonglei," kata Dujarric, sebagaimana dikutip Xinhua.

Sudan Selatan terjerumus ke dalam kerusuhan pada Desember 2013, ketika pertempuran meletus antara tentara yang setia kepada Presiden Salva Kiir dan pembelot yang dipimpin oleh mantan wakilnya Riek Machar.

Konflik itu segera berubah menjadi perang habis-habisan, dan kerusuhan beralih menjadi bentrokan etnik --antara suku Presiden Kiir, Dinka, dan kelompok etnik Machar, Nuer.

Bentrokan telah menewaskan ribuan warga Sudan Selatan dan memaksa tak kurang dari 1,9 juta orang lagi meninggalkan tempat tinggal mereka.

Pada Rabu (18/3) Presiden Salva Kiir menolak usul pembagian kekuasaan dengan pemberontak sehingga memupus harapan mengenai akan berakhirnya perang saudara Sudan Selatan, yang telah berlangsung 15 bulan .

Dalam pembicaraan politik di Ibu Kota Sudan Selatan, Juba, Kiir menolak unsur utama rancangan kesepakatan terakhirnya dengan pemimpin perlawanan, Riek Machar, dan menuduh kekuatan asing merusak perdamaian dengan ancaman hukuman.

Pembicaraan perdamaian yang digelar di Ethiopia menghasilkan sejumlah gencatan senjata yang selalu berantakan. Putaran terakhir dialog gagal pada 7 Maret.

Pada awal Maret, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang dirancang AS untuk menjatuhkan sejumlah sanksi atas Sudan Selatan, meskipun belum ada satupun yang dilaksanakan.

Sementara itu Kiir mengatakan setiap sanksi yang dijatuhkan akan menjadi kontra-produktif.

(Uu.C003)