Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melantik sebanyak 37 pejabat Eselon II di lingkungan kementerian itu pada hari ini yang sebagian besar didominasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 26 pejabat.

"Saya harapkan agar bapak dan ibu yang dilantik pada pagi hari ini baik yang promosi, mutasi untuk bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan dengan sebaik-baiknya," kata Bambang, Jakarta, Kamis.

Pelantikan pejabat Eselon II berlangsung di Aula Djuanda Gedung I, Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal dan sejumlah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Kita adalah satu Kementerian Keuangan jadi peralihan anta unit Eselon I adalah hal yang seharusnya lazim dilakukan dalam organisasi Kementerian Keuangan," ujarnya.

Ia mengatakan pelantikan itu merupakan suatu proses lazim di suatu instansi untuk penyegaran, mutasi dan promosi.

"Kita tidak ingin masing-masing unit Eselon I menjadi kerajaan sendiri-sendiri sehingga seolah-olah bapak dan ibu yang bekerja dalam satu unit Eselon I seolah-olah tidak bisa bergerak atau bisa pindah ke yang lain," tuturnya.

Ia berharap setiap pejabat yang telah dilantik dapat bekerja dan menggunakan kemampuan secara maksimal untuk mendorong setiap pelaksanaan program pemerintah.

"Kami menyakini bahwa kemampuan dari bapak dan ibu itu sangat diperlukan di mana pun di Kementerian Keuangan sehingga sebetulnya ketika bertindak antara unit Eselon I yang kami harapkan adalah juga kinerja yang terbaik seperti yang diberikan sewaktu masuk di unit Eselon I asalnya," harapnya.

Pejabat itu dilantik dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Kemudian, pejabat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik. Sebanyak lima pejabat Eselon II yang dilantik dari Sekretariat Jenderal, yakni M Hatta sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Yudi Pramadi sebagai Kepala Biro Organisas dan Ketatalaksanaan.

Selanjutnya, Euis Fatimah sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dan Charmeida Tjokrosuwarno sebagai Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Herry Siswanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara.

Satu pejabat dari Ditjen PBN, yakni Adriansyah yang dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen PBN Provinsi Bangka Belitung.

Satu pejabat dari DJPK, yaitu Putut Hari Satyaka yang dilantik menjadi Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian, dari DJPPR, Brahmantio Isdijoso yang dilantik menjadi Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.

Dari BKF, dua pejabat Eselon II yang dilantik adalah Goro Ekanto sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara dan Rofyanto Kurniawan sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dari BPPK, Hario Damar dilantik sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.

Sementara itu, sebanyak 26 orang pejabat Eselon II dari Direktorat Jenderal Pajak, yakni Edi Slamet Irianto sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Suryo Utomo sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Dadang Suwarna sebagai Direktur Keberatan dan Banding.

Estu Budiarto sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Mekar Satria Utama sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.

S Mutamam sebagai Pelaksana Tugas Direktur Teknologi Informasi Perpajakan, Imam Arifin sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Iwan Djuniardi sebagai Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Hantriono Joko Susilo sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis, Peni Hirjanto sebagai Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Muhammad Haniv sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Jatnika sebagai Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Rida Handanu sebagai Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

Mohammad Isnaeni sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Pontas Pane sebagai Kepala

Kanwil DJP Jakarta Utara, Catur Rini Widosari sebagai Kepala Kanwil DJP Banten, Dasto Ledyanto sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I.

Nader Sitorus sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Arif Yanuar sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Harry Gumelar sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur.

Wahju Karya Tumakaka sebagai Kepala Kanwil DJP Bali, Neilmaldrin Noor sebagai Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Eka Sila Kusna Jaya sebagai Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku.

Hartoyo sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Esktensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Herry Sumardjito sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penerbitan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya, Cucu Supriatna sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.