Mentan : pemerintah tidak akan impor beras
31 Maret 2015 11:09 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada foto 16 Maret 2015 saat panen raya padi di desa Timbaan, Tapin, Kalimantan Selatan (ANTARA FOTO/Herry Murdy Hermawan)
Karanganyar (ANTARA News) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak akan melakukan impor beras pada 2015 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para petani.
"Pemerintah tidak akan mengimpor beras," tegasnya saat memberikan pidato sambutan pada musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Keresidenan Surakarta di pendopo Kabupaten Karanganyar, Selasa.
Amran mengaku berulang kali ditawari impor beras dari Thailand sebanyak 1,5 juta ton dengan harga Rp4.000/ kilogram, sedangkan harga beras di dalam negeri mencapai Rp8.000-Rp12.000/kg.
"Kalau impor 1,5 juta ton beras itu untungnya Rp6 triliun, kami katakan maaf tidak impor," ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo selalu mengontrol terkait dengan stok beras di dalam negeri.
"Pada saat harga beras tinggi, tiap hari Bapak Presiden menelepon kami untuk menanyakan apakah stok beras mencukupi," katanya.
Menurut dia, lebih baik keuntungan yang bisa diambil pemerintah dari impor beras Thailand itu dinikmati oleh para petani, khususnya di Provinsi Jateng.
"Kita tidak usah membantu petani Thailand yang sudah kaya dan jumlah produksinya sudah tinggi, doakan saja kalau kita semua bisa bekerja sama turun ke lapangan, Insya Allah tahun ini kita tidak impor," ujarnya.
"Pemerintah tidak akan mengimpor beras," tegasnya saat memberikan pidato sambutan pada musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Keresidenan Surakarta di pendopo Kabupaten Karanganyar, Selasa.
Amran mengaku berulang kali ditawari impor beras dari Thailand sebanyak 1,5 juta ton dengan harga Rp4.000/ kilogram, sedangkan harga beras di dalam negeri mencapai Rp8.000-Rp12.000/kg.
"Kalau impor 1,5 juta ton beras itu untungnya Rp6 triliun, kami katakan maaf tidak impor," ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo selalu mengontrol terkait dengan stok beras di dalam negeri.
"Pada saat harga beras tinggi, tiap hari Bapak Presiden menelepon kami untuk menanyakan apakah stok beras mencukupi," katanya.
Menurut dia, lebih baik keuntungan yang bisa diambil pemerintah dari impor beras Thailand itu dinikmati oleh para petani, khususnya di Provinsi Jateng.
"Kita tidak usah membantu petani Thailand yang sudah kaya dan jumlah produksinya sudah tinggi, doakan saja kalau kita semua bisa bekerja sama turun ke lapangan, Insya Allah tahun ini kita tidak impor," ujarnya.
Pewarta: Wisnu Adhi N.
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
Tags: