Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi hingga ke petani telah menimbulkan kerugian hingga Rp200 triliun selama 10 tahun.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta, Senin menyatakan, jika keterlambatan penyaluran pupuk sekitar satu minggu maka terjadi kehilangan hasil panen sebanyak satu ton/hektare.

Jika luas panen mencapai lima juta hektare maka kehilangan hasil mencapai lima juta ton, tambahnya, dengan harga gabah sebesar Rp4.000/kg maka kehilangan hasil sebanyak Rp20 triliun dalam setahun.

"Dalam 10 tahun terakhir maka kehilangan panen akibat keterlambatan pupuk sekitar Rp200 triliun," katanya ketika membuka Rapat Kerja Nasional Upaya Khusus Percepatan Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis melalui APBN-Perubahan 2015.

Kerugian sebesar itu, lanjutnya, baru dari keterlambatan penyaluran pupuk, belum pada distribusi benih serta alat mesin pertanian.

Oleh karena itu, menurut Amran, untuk mengantisipasi keterlambatan penyaluran serta mempercepat distribusi pupuk, benih maupu alat mesin pertanian, pihaknya melakukan perubahan regulasi yakni dari sebelumnya melalui tender menjadi penunjukan langsung mulai Desember 2014.

Menurut dia, jika menggunakan sistem tender maka diperlukan waktu antara tiga hingga empat bulan untuk pendistribusian sarana produksi tersebut hingga ke petani sehingga dikhawatirkan terlambat saat sudah memasuki musim tanam.

Distributor ditangkap
Pada kesempatan itu, Mentan juga mengungkapkan sebanyak 22 distributor pengoplos pupuk bersubsidi telah ditangkap dan akan menjalani proses hukum.

Distributor tersebut antara lain ditangkap di wilayah Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Aceh, Jambi, dan Sulawesi Selatan.

"Pupuk sudah 22 (distributor) pengoplos yang kami tangkap dan itu kami dorong ke proses hukum," ujarnya.

Sementara itu terkait Rakernas Upsus Swasembada Pangan, Mentan menyatakan, sasaran swasembada pangan dengan APBN-P tahun 2015 di antaranya rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk areal pertanaman seluas 1,1 juta hektare dan optimalisasi lahan seluas 530 ribu hektare.

Kemudian pengadaan benih padi dan jagung untuk areal pertanaman seluas 3,6 juta hektare dan mengadakan system of rice intensification (SRI) seluas 200 ribu hektare.

Upaya lainnya yakni pengembangan seribu desa mandiri benih, bantuan pupuk untuk areal pertanaman seluas 3,6 juta hektare dan perluasan areal pertanaman dan indeks pertanaman (PAT_IP) kedelai seluas 300 ribu hektare.

Bantuan alsintan 41 ribu unit, percepatan kelahiran ternak sapi sebanyak dua jutaan akseptor, pengadaan bibit sapi 1.200 ekor, pengadaan induk ternak sapi-kerbau sebanyak 30 ribu ekor atau 332 kelompok.

"Kita juga mengupayakan pembangunan kebun benih induk dan kebun benih datar tebu pada areal seluas 12 ribu hektare," ujarnya.

Amran menambahkan tanaman hortikultura dimasukkan dalam prioritas di antaranya pengembangan cabai dan bawang merah pada lahan seluas 2.438 hektare, pengembangan kakao dan komoditas unggulan perkebunan lainnya seluas 185 ribu hektare.

Selain pengembangan usaha agribisnis pedesaan untuk dua ribu gapoktan dan asuransi pertanian untuk areal pertanaman seluas 1,041 juta hektare.

Upsus pun dilakukan agar koordinasi pelaksanaannya dapat lancar dan terarah. Di samping agar pendampingan dan penawalan penyaluran bantuan pertanian dapat lebih intensif.