Bandung (ANTARA News) - Komisi I DPRD Jawa Barat menyatakan semua pihak mulai dari Pemprov Jabar, pemkab/pemkot, aparat keamanan hingga tokoh agama harus bersinergi dalam mencegah berkembangnya paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di masyarakat.

"Sinergitas dari semua pihak ini harus dilakukan agar tidak banyak warga yang terpengaruh paham tersebut," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Syahrir di Bandung, Jumat.

Menurut dia, walaupun belum dianggap berbahaya, pemerintah dan masyarakat harus mengantisipasinya sejak dini ISIS.

"Dan memang berdasarkan info dari pemerintah pusat, peredaran paham ISIS belum berbahaya," kata.

Antisipasi tersebut wajib dilakukan, menurut dia, karena Jawa Barat memiliki wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang banyak.

"Jadi diperlukan langkah antisipasi yang baik untuk mencegah peredarannya. Terlebih ada pernyataan dari pemerintah pusat yang menyebut Jabar rawan peredaran paham sesat, salah satunya ISIS," kata dia.

Menurut dia, wilayah Jawa Barat rawat menjadi daerah yang dimasuki aliran sesat karena luas dan penduduk banyak.

"Sehingga memang jadi sasaran empuk. Selain karena wilayah yang luas juga banyak yang masih belum terjangkau," katanya.

Dikatakan dia, daerah pelosok menjadi target penyebaran paham ISIS dan hal ini dikarenakan daerah tersebut jarang terawasi.

"Kalau menurut saya mereka sifatnya menyebar ke setiap kabupaten/kota yang kurang diawasi. Di situ lah mereka mengadakan perekrutan," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap masyarakat khususnya pemuka agama bisa berperan aktif dalam mencegah peredaraan paham tersebut.

"Mereka (pemuka agama) memiliki peranan penting agar masyarakat betul-betul memahami ajaran agama yang benar. Dan Lewat MUI juga bisa. Ulama dapat meningatkan kembali masyarakat bahwa paham-paham seperti itu adalah salah," katanya.