Jakarta (ANTARA News) - Meski menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai salah satu agregator, toko online Bhinneka.com tetap fokus dalam melayani permintaan publik.

"Kami pastikan tidak ada perubahan untuk layanan publik," kata Hendrik Tio, direktur PT. Bhinneka Mentari Dimensi, usai peluncuran katalog elektronik belanja online LKPP dan Bhinneka.com di Jakarta, Jumat.

Jauh sebelum kerja sama ini terjalin, Hendrik mengaku telah memiliki divisi tersendiri yang siap melayani permintaan pemerintah, sehingga tidak akan mengganggu layanan untuk publik.

"Kami punya tim khusus dan tidak dicampur dengan publik," kata dia.

Hal ini dilakukan karena menurut Hendrik pihak pemerintah mempunyai syarat-syarat dokumentasi yang harus dipenuhi.

"Setiap e-commerce mempunyai kekuatan masing-masing, ada yang kuat di layanan pubilik, sementara kami kuat di pemerintah," ujar Hendrik

"Bhinneka punya bisnis berbeda, melayani pemerintah dan publik," tambah dia.

Untuk melayani permintaan publik, Hendrik mengatakan Bhinneka menawarkan dua sistem pelayanan yang berbeda, yakni dengan sistem inventori di mana barang langsung dikirim dari Bhinneka ke konsumen atau sistem market place merchant/ rekening bersama di mana barang dikirim dari produsen ke konsumen.

Meski mengaku memberikan harga yang lebih baik kepada pemerintah dikarenakan kuantitas produk, Bhinneka juga menawarkan berbagai program yang dikhususkan untuk publik seperti promo, diskon, e-coupon atau pun pre-order.

"Konsumen (publik) tetap dapat membeli dengan harga murah," kata Hendrik.