Bandarlampung (ANTARA News) - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan bahwa daerah ini membutuhkan tol laut untuk memudahkan transportasi dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa atau sebaliknya.

"Sikap dan kebutuhan pemerintah Provinsi Lampung itu, seirama dengan kebijakan pemerintah pusat yang membatalkan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang sempat digagas oleh pemerintahan SBY," kata Gubernur Lampung pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung di Ruang Balai Keratun Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan bahwa Lampung sangat membutuhkan pengembangan tol laut secepat mungkin agar akses barang dan jasa Jawa dan Sumatera lebih maksimal.

"Kita harus menggangap laut sebagai halaman depan. Jadi yang dibutuhkan Lampung adalah pembangunan tol laut dengan peningkatan pelayanan penyeberangan Bakauheni--Merak dengan penambahan empat dermaga Bakauheni dan penambahan kapal ASDP pengangkut barang selain kapal penumpang secepatnya," kata dia.

Gubernur dalam kesempatan itu juga menjelaskan infrastruktur penghubung Selat Sunda, yakni Pelabuhan Bakauheni--Merak dapat terhubungkan secara lancar, aman, dan nyaman.

Ia juga menyatakan terimakasihnya kepada pemerintahan pusat yang mendorong akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur dengan memberikan anggaran infrastruktur terbesar ketiga dari seluruh provinsi.

Selain tol laut, Gubernur Lampung itu juga mengungkapkan bahwa peningkatan jalan infrastrukur dengan pembangunan Trans Sumatera High Way dan Trans Asia High Way akan segera menjadi kenyataan dengan rencana peresmian pemancangan tol Bakauheni--Terbanggi Besar-- Palembang oleh Presiden Jokowi bulan depan.

Musrenbang Provinsi Lampung tahun 2015 dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Dr.Ir. Yuswandi Temenggung, M.Sc, Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM Kementerian PPN RI, Dra. Rahma Irianti, MT, anggota Forkopimda Provinsi Lampung, para bupati/wali kota, kepala SKPD dan instansi vertikal Provinsi Lampung, tokoh masyarakat, akademisi, serta kalangan dunia usaha di daerah itu.