Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PDIP DKI membantah ingin menjadikan Boy Sadikin sebagai Gubernur Jakarta dengan skenario pemakzulan Basuki Tjahaja Purnama lewat hak angket Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang belakangan menjadi polemik.

"Kami tidak berpikir menggunakan angket ini untuk pemakzulan Ahok dan menjadikan Boy sebagai gubernur, itu jauh panggang dari api," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jhonny Simanjuntak di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Jhonny mengatakan dari awal Fraksi PDIP mendorong penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam penyusunan RAPBD DKI 2015 yang didasarkan atas dikirimkannya draf anggaran daerah tersebut oleh Pemerintah Provinsi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami sepakat RAPBD yang dikirimkan Pemerintah Provinsi ke Kemendagri bukanlah hasil pembahasan dengan DPRD," katanya.

Jhonny mengatakan Fraksi PDIP juga menginginkan RAPBD DKI secepatnya dibahas dan disahkan menjadi APBD dalam sepekan ini setelah Kemendagri memberikan hasil evaluasinya.

"Kami menegaskan bahwa PDIP mendukung penuh hasil evaluasi tersebut agar kesejahteraan warga bisa tercapai dan pembangunan-pembangunan di Jakarta berjalan," katanya.

Jhonny juga berjanji untuk sekeras mungkin menghindari jalan buntu antara DPRD dan Pemprov, sekalipun hasil evaluasi tersebut dipandang hanya sebagai usulan eksekutif tanpa melibatkan legislatif.

"Yang penting bagaimana agar APBD 2015 ini cepat disahkan, walaupun nanti ada diskusi antara eksekutif dan legislatif," ucapnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Mohammad Taufik mengatakan keputusan panitia angket akan berujung pada pemakzulan Basuki sebagai gubernur.

Taufik mengatakan, bila Basuki lengser, maka Gerindra tidak akan mengajukan kadernya untuk menduduki jabatan gubernur dengan sepenuhnya menyerahkan kepada PDIP sebagai pemenang Pemilu di DKI.