Pontianak (ANTARA News) - Anggota DPR RI Komisi XI Michael Jeno mengatakan pihaknya akan mendukung penuh rencana Bank Indonesia untuk melaksanakan program Mobile Payment Services (MPS)

"Terkait dengan rencana BI untuk menggiatkan MPS, kita sangat mendorong hal itu dalam rangka mempercepat inklusi keuangan. Terlebih di Kalbar memang belum memiliki banyak perbankan, khususnya di daerah terpencil," kata Michael Jeno saat menjadi nara sumber pada seminar Strategi Program Inklusi Keuangan Yang Merata di Kalimantan Barat, yang diikuti oleh sejumlah lembaga keuangan bank dan non bank, kalangan akademis, asuransi dan mahasiswa, Kamis.

Menurutnya, jika masyarakat bisa mendapatkan akses keuangan dengan mudah, maka akan mendorong perputaran modal. Perputaran modal itu yang akan mendorong dunia usaha dan dunia usaha yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Imbasnya adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Memang ini yang harus kita lakukan untuk mempercepat perputaran keuangan demi kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Dia mengatakan, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan sistem keuangan. Untuk itu, stabilitas lembaga keuangan speerti Bank, Perusahan Asuransi dan Pasar Modal itu juga mendorong pembangunan ekonomi di suatu daerah dan negara, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan terbangunnya sistem keuangan yang stabil, lanjutnya, maka akan mampu mengalokasikan sumber daya yang efisien melalui fungsi intermediasi yang menjadi tugas dari lembaga keuangan. Melalui alokasi sumber daya yang tepat, lembaga keuangan dapat mendorong terciptanya ruang0ruang ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Perekonomian dan sistem keuangan yang tepat juga dapat membantu mempercepat pengentasan kemiskinan melalui distribusi modal yang efisien dengan menurunkan suku bunga yang tentu dapat mendorong perputaran ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi salah satu kunci dalam terciptanya sistem keuangan yang optimal," katanya.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Dwi Suslamanto mengatakan Bank Indonesia saat terus mendorong layanan perbankan menggunakan teknologi atau layanan pembayaran bergerak. Terkait hal itu, MPS diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan akses keuangan bagi semua atau yang dikenal dengan inklusi keuangan.

"MPS diharapkan mampu menjangkau daerah terdalam Indonesia dan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas layanan sistem pembayaran. Jangkauan infrastruktur telekomunikasi Indonesia sudah mencapai 95 persen, dimana, BI mencatat pengguna telepon seluler mencapai 240 juta pengguna," katanya.

Itulah yang dimanfaatkan oleh BI dalam menyukseskan inklusi keuangan. Kesiapan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dinilai jauh lebih baik dibandingkan perbankan, sehingga infrastruktur telekomunikasi menjadi hal penting dalam pengembangan MPS," katanya.