Mentan isyaratkan kenaikan HPP beras
11 Maret 2015 20:39 WIB
Panen Padi Perdana Menteri Pertanian, Amran Sulaiman (tengah) bersama Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (kiri) dan Bupati Indramayu, Anna Sophana (kanan) melakukan panen perdana padi di desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (11/3). (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengisyaratkan rencana pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dan gabah petani untuk mengantisipasi anjoknya harga komoditas pangan tersebut saat musim panen.
"Kami akan melakukan pembahasan tentang HPP dengan presiden nanti setelah dari sini," katanya ketika menghadiri panen raya perdana padi Jawa Barat Musim Tanam 2014/2015 di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Rabu.
Hadir pula dalam panen tersebut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan; Bupati Indramayu, Anna Sophanah; Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir; beberapa anggota DPR RI; dan Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan Banun Harpini selaku penanggung jawab program Upaya Khusus (Upsus) Swasembada Pangan wilayah Jawa Barat.
Terkait besaran kenaikan HPP beras dan gabah tersebut, Mentan Amran Sulaiman enggan menyebutkan angka pasti karena saat ini masih dalam pembahasan.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta pemerintah untuk memberikan subsidi harga beras maupun gabah terhadap petani sebagai upaya mengamankan harga produksi mereka saat panen raya.
Kebijakan subsidi pupuk dan benih yang diterapkan saat ini, menurut dia, lebih banyak menguntungkan konglomerat daripada membantu petani, bahkan sering menimbulkan penyelewengan.
"Oleh karena itu lebih bagus dengan memberikan subsidi harga gabah dan beras petani yakni pemerintah melalui Bulog membeli produksi petani dengan harga tinggi kemudian menjual beras ke konsumen dengan harga murah," katanya.
Sementara itu terkait ketersediaan beras di dalam negeri, Mentan Amran Sulaiman menyatakan, stok beras nasional masih mencukupi karena beberapa daerah sudah memasuki masa panen saat ini.
"Rencana panen bulan ini di Jabar kurang-lebih 500.000 hektare. Itu tentu bisa menghasilkan 4 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah itu bisa mencukupi kebutuhan gabah nasional untuk kurun beberapa bulan," katanya.
Tak hanya Jawa Barat, tambahnya, pada Maret Jawa Timur (Jatim) telah mulai panen padi seluas 500.000 hektare dengan hasil 4 juta ton GKG.
"Dengan begitu, stok gabah nasional sangat mencukupi, sehingga impor pun tidak dibutuhkan," katanya.
Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini selaku penanggung jawab Upsus Swasembada Pangan wilayah Jawa Barat menyatakan, produktivitas padi yang dipanen di Kabupaten Indramayu mencapai 8,42 ton GKG atau setara 9,79 ton Gabah Kering Pungut (GKP) per hektare.
"Itu sangat menggembirakan mengingat areal yang dipanen saat ini bukan lahan yang beririgasi teknis namun lahan tadah hujan, sedangkan rata-rata produktivitas saat ini 6,2 ton per hektare," katanya.
Dia mengatakan, hingga April ke depan panen di Jawa Barat akan mencapai 600 ribu hektare karena sudah masuk musim panen raya.
"Kami akan melakukan pembahasan tentang HPP dengan presiden nanti setelah dari sini," katanya ketika menghadiri panen raya perdana padi Jawa Barat Musim Tanam 2014/2015 di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Rabu.
Hadir pula dalam panen tersebut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan; Bupati Indramayu, Anna Sophanah; Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir; beberapa anggota DPR RI; dan Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan Banun Harpini selaku penanggung jawab program Upaya Khusus (Upsus) Swasembada Pangan wilayah Jawa Barat.
Terkait besaran kenaikan HPP beras dan gabah tersebut, Mentan Amran Sulaiman enggan menyebutkan angka pasti karena saat ini masih dalam pembahasan.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta pemerintah untuk memberikan subsidi harga beras maupun gabah terhadap petani sebagai upaya mengamankan harga produksi mereka saat panen raya.
Kebijakan subsidi pupuk dan benih yang diterapkan saat ini, menurut dia, lebih banyak menguntungkan konglomerat daripada membantu petani, bahkan sering menimbulkan penyelewengan.
"Oleh karena itu lebih bagus dengan memberikan subsidi harga gabah dan beras petani yakni pemerintah melalui Bulog membeli produksi petani dengan harga tinggi kemudian menjual beras ke konsumen dengan harga murah," katanya.
Sementara itu terkait ketersediaan beras di dalam negeri, Mentan Amran Sulaiman menyatakan, stok beras nasional masih mencukupi karena beberapa daerah sudah memasuki masa panen saat ini.
"Rencana panen bulan ini di Jabar kurang-lebih 500.000 hektare. Itu tentu bisa menghasilkan 4 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah itu bisa mencukupi kebutuhan gabah nasional untuk kurun beberapa bulan," katanya.
Tak hanya Jawa Barat, tambahnya, pada Maret Jawa Timur (Jatim) telah mulai panen padi seluas 500.000 hektare dengan hasil 4 juta ton GKG.
"Dengan begitu, stok gabah nasional sangat mencukupi, sehingga impor pun tidak dibutuhkan," katanya.
Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini selaku penanggung jawab Upsus Swasembada Pangan wilayah Jawa Barat menyatakan, produktivitas padi yang dipanen di Kabupaten Indramayu mencapai 8,42 ton GKG atau setara 9,79 ton Gabah Kering Pungut (GKP) per hektare.
"Itu sangat menggembirakan mengingat areal yang dipanen saat ini bukan lahan yang beririgasi teknis namun lahan tadah hujan, sedangkan rata-rata produktivitas saat ini 6,2 ton per hektare," katanya.
Dia mengatakan, hingga April ke depan panen di Jawa Barat akan mencapai 600 ribu hektare karena sudah masuk musim panen raya.
Pewarta: Subagyo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
Tags: