Samarinda, 9/3 (Antara) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menyatakan skema besaran saham untuk mengelola migas di Blok Mahakam telah disusun, baik saham yang akan dimiliki pemerintah pusat, daerah, hingga perusahaan nasional.

"Dari saham yang telah disusun ini, PT Total Indonesie masih memiliki sebanyak 30 persen, sedangkan selebihnya yang 70 persen merupakan saham untuk nasional," kata gubernur saat melakukan pertemuan dengan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin.

Kemudian, lanjut dia, dari saham yang 70 persen secara nasional itu akan dibagi lagi, yakni untuk Pertamina sebanyak 51 persen dan untuk pemerintah daerah hanya 19 persen.

Selanjutnya dari saham untuk daerah yang hanya 19 persen itu dibagi lagi, untuk Pemprov Kaltim mendapat andil 11,4 persen dan untuk Pemkab Kutai Kartanegara mendapat jatah pengelolaan 7,6 persen.

Kemudian dari saham 11,4 persen yang dimiliki Kaltim, pihaknya akan membentuk konsorsium dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama PT Migas Mandiri Pratama dan perusahaan swasta bernama PT Yudistira Bumi Energi (YBE).

Menurut gubernur, Pemprov Kaltim tidak mampu mengelola sendiri Blok Mahakam dari saham 11,4 persen tersebut karena terbatasnya APBD, sehingga dibutuhkan peran swasta untuk membantu mencukupi sahamnya.

Ditanya mengapa tidak dilakukan melalui sistem lelang soal keterlibatan investor nasional guna mencari perusahaan terbaik dalam pengelolaan Blok Mahakam, Awang Faroek mengatakan bahwa selama ini tim telah menelaah tentang perusahaan mana saja yang layak terlibat. Dari hasil telaahan itu, kemudian ditetapkan bahwa PT YBE yang paling layak.

Sedangkan dari jatah saham untuk Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebesar 7,6 persen tersebut, pemerintah setempat juga akan menggandeng perusahaan daerah (perusda) dan perusahaan swasta, karena dalam investasi ini sangat rentan menggunakan dana APBD 100 persen mengingat investasi yang ditanamkan sangat besar dan resikonya juga tinggi.

Ditanya tentang berapa perkiraan kasar dari nilai investasi untuk mengelola Blok Mahakam, dia belum bisa memastikan karena hingga kini masih dilakukan penghitungan oleh pemerintah pusat.

Sementara khusus biaya untuk mengelola sebuah blok migas selain membutuhkan penguasaan teknologi dan sumberdaya mumpuni, pengelolaannya juga membutuhkan dana besar yang diperkirakan mencapai Rp25 triliun per tahun.