Malang (ANTARA News) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya mengembalikan koperasi pada fungsinya yakni sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

"Untuk mengembalikan koperasi ke posisinya semula, memang masih cukup banyak persoalan di lapangan, sebab tidak semua koperasi, khususnya Koperasi Unit Desa (KUD), mampu menjadi distributor. Oleh karena itu, secara bertahap akan kita lakukan pembenahan," katanya disela kunjungannya ke Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Puspayoga yang didampingi Menteri Perdagangan Rahmad Gobel juga meninjau KUD Dampit yang meluncurkan program ketersediaan pupuk bersubsidi secara online. "Ini adalah inovasi pertama kali di Indonesia, dimana KUD Dampit, bisa menjual pupuk bersubsidi secara online, ini sangat luar biasa," tegasnya.

Selain meninjau KUD Dampit, dua menteri kabinet Indonesia Hebat yang mengunjungi wilayah selatan Kabupaten Malang itu juga mengunjungi sejumlah pedagang tradisional. Kedua menteri juga berdialog langsung dengan pelaku usaha saat meninjau KUD Kecamatan Dampit.

Mendag dalam sambutannya mengatakan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, mengedepankan program kedaulatan pangan sebagai visi besar bangsa ini dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam menyongsong globalisasi dan ekonomo global ASEAN, pemerintah akan membangun dan menghidupkan kembali koperasi.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia, tegasnya, akan berperan sebagai pusat distribusi dan jaminan ketersedian mulai dari pupuk, benih hingga modal usaha. Peran koperasi harus dikembalikan seperti semula dan jaminan distribusi melalui koperasi, akan menjadi amunisi utama dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan.

Lebih lanjut Mendag mengatakan dengan ditunjuknya koperasi sebagai distributor pupuk bersubsidi, diharapkan mampu memberikan jaminan dan keamanan distribusi pupuk lebih tepat sasaran karena koperasi memiliki jaringan yang luas.

"Saya ingin mengembalikan peran koperasi untuk membangun perekonomian kita, mulai dari jaminan dan keamanan distribusi pupuk bersubsidi dan untuk memulai langkah ini, kami sedang mendorong peran KUD yang ada di seluruh wilayah Indonesia, namun harus dimulai dari beberapa wilayah yang sudah memiliki kesiapan terlebih dahulu," tegasnya.

Ia mengingatkan agar pupuk bersubsidi disalurkan kepada petani yang berhak dan tepat sasaran, bahkan tidak ada lagi terdengar kata terlambat, apalagi kelangkaan pupuk. "Jangan sampai ada yang main-main dengan pupuk bersubsidi, jangan ada kecurangan, jangan ada penimbunan atau mengoplos," tandasnya.