Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana mengapresiasi partisipasi politik masyarakat yang ikut serta aktif berpendapat dan mengawal isu melalui media sosial.

"Saya tidak punya akun Twitter dan saya tidak paham media sosial, namun saya mengapresiasi partisipasi masyarakat yang berani berpendapat walau melalui media sosial," kata Abraham Lunggana ketika hadir dalam diskusi politik di salah satu hotel kawasan Jakarta, Sabtu.

Pria yang akrab disapa Haji Lulung tersebut terkejut dan tidak menyangka bahwa tagar #savehajilulung mampu menjadi pembicaraan terpopuler di Indonesia bahkan dunia.

"Setidaknya saya jadi terkenal dan mudah-mudahan mampu mewakili isu kisruh DPRD-Gubernur DKI hingga terjadi keputusan penyelesaian yang bijak," tuturnya.

Sebelumnya, konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD tentang RAPBD 2015 yang tidak berhasil dituntaskan di dalam rapat Kamis (5/3), menimbulkan tren baru di media sosial Twitter dengan tagar SaveHajiLulung.

Sejak Kamis (5/3) malam, #SaveHajiLulung bergulir dan berhasil menjadi trending topic di Indonesia bahkan di dunia.

Berbeda dengan #SaveAhok, tagar tentang Wakil Ketua DPRD Jakarta Haji Lulung berisi tentang ejekan satir.

"Haji lulung mau beli UPS malah kebeli USB," cuit salah satu pengguna Twitter yang mengolok-olok Haji Lulung sering salah sebut UPS menjadi USB.

Sebagian besar netizen yang menggunakan tagar SaveHajiLulung menganggap ini sebagai jurus berjenaka di Twitter.

Berdasarkan pemantauan Topsy.com, total tweet #SaveAhok adalah 97.563 sementara #SaveHajiLulung 44.549 pada periode 4 Februari hingga 6 Maret.

Dalam diskusi politik tersebut Haji Lulung mengatakan ia berharap agar tren tersebut membuatnya menjadi tokoh yang terkenal di dunia.

"Saya katakan amin, jika itu membuat saya terus terkenal di dunia," katanya mengomentari fenomena tersebut yang diikuti tawa dari peserta diskusi.

Terlepas dari tren di dunia maya tersebut, Haji Lulung berpesan agar masyarakat bijak menanggapi masalah APBD dengan melihat permasalahan tidak dari satu sisi saja.

"Jika masyarakat tetap melihat dari satu sisi masalah, maka apa pun keputusannya nanti tidak akan memuaskan keinginan seluruh masyarakat," ujarnya.