Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang tercantum pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014.

"Intinya semua yang berkaitan akan diperiksa," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul, di Jakarta Kamis.

Martinus menyebutkan penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 12 saksi terdiri dari 10 orang pihak sekolah penerima UPS.

Sedangkan dua saksi lainnya mantan pejabat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat berinisial AU dan mantan pejabat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat berinisial ZS.
(Baca di sini, komentar ICW terhadap dugaan korupsi pengadaan UPS)

Martinus menyatakan penyidik akan mengembangkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terkait termasuk anggota DPRD DKI Jakarta.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu menambahkan pemeriksaan juga akan mengarah terhadap pemenang lelang yang berjumlah sekitar 40 perusahaan.

Sejauh ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih mendalami dugaan nilai kerugian keuangan negara pada pengadaan UPS itu.
(Simak di sini, komentar LPSK terkait saksi anggaran siluman APBD DKI)

Sebelumnya, Ahok mengungkapkan adanya pencantuman dana siluman pada RAPBD DKI Jakarta 2014 hingga mencapai Rp12,1 triliun.

Salah satu dana siluman yakni pengadaan UPS pada 49 sekolah yang menghabiskan dana Rp5,8 miliar per sekolah.