Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta penyelesaian ketegangan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa mengatakan, Presiden menginginkan penyelesaian yang menyeluruh dan tidak parsial, sehingga masalah serupa tidak akan terjadi lagi.

"Pada dasarnya untuk jangka pendek, itu yang diinginkan presiden ada dua. Pertama, tidak ada manuver di luar koridor hukum yang ada. Kedua, seperti arahan sebelumnya, semua pihak menahan diri, untuk tidak membuat suasana tidak kondusif," kata Andi.

Ditambahkannya, "Presiden inginkan segera tercapai sinergitas baru di antara penegak hukum, supaya bisa fokus untuk proses pergantian kepemimpinan di Polisi yang akan berjalan saat proses politik di DPR, Pak Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri. Nanti saat pemerintah bentuk pansel KPK untuk pilih komisioner baru, karena akan berakhir masa jabatannya di akhir tahun ini."

Andi mengatakan Presiden tidak memberikan komentar atas pelimpahan kasus hukum Komjen Budi Gunawan dari KPK ke Kejaksaan Agung.

Sementara itu Mensesneg Pratikno mengatakan Presiden terus memperhatikan dan memberikan perhatian terhadap permasalahan tersebut dan menginginkan agar tuntas.

"Pertama Presiden sangat paham mengikuti dinamika yang ada di lapangan, Presiden juga melakukan upaya-upaya agar kasus serupa tidak terulang, kasus yang sama tidak mengalami eskalasi dan Presiden selalu mengajak kepada Polri, KPK dan Kejaksaan untuk proper lah dalam menangani penyelesaian-penyelesaian permasalahan hukum," kata Pratikno.

Mensesneg mengatakan dalam masa pemerintahaan saat ini ada sejumlah isu strategis di bidang maritim, pangan dan energi. Semua pihak diharapkan dapat memberikan perhatian pada isu yang sama sehingga masalah yang ada dapat segera diselesaikan.