Bandung (ANTARA News) - Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) DPR RI akan menelusuri pola kontrak maskapai penerbangan yang biasa melayani musim haji di Indonesia sebagai upaya dari target menurunkan biaya ibadah haji.

"Karena 60 persen biaya ibadah haji itu adalah untuk biaya penerbangan. Makanya kami ingin menelusuri pola kontrak pesawat terbang yang biasa digunakan untuk haji, " kata Ketua Panja BPIH Sodik Mudjahid, di Bandung, Kamis.

Ia mengatakan, selama ini biaya perjalanan pesawat terbang Indonesia-Saudi Arabia pulang pergi selama musim haji adalah 2.000 Dolar Amerika.

"Kalau saja kita bisa tekan menjadi 1.800 maka ada efisiensi anggaran ibadah haji sebanyak 200 Dolar Amerika Serikat," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan investigasi terhadap kontrak kerja lainnya seperti akomodasi haji seperti pemondokan, katering, transportasi darat, atribut, dan lainnya.

"Itu akan kita pelajari dan evaluasi, karena sebetulnya biaya ibadah haji bisa diturunkan. kami bertekad menetapkan biaya haji harus lebih murah, lebih bermutu, dan harapannya lebih cepat durasi hajinya," kata Sodik.

Menurut dia, selama ini Komisi VIII DPR RI sudah berulang kali menyerukan kepada eksekutif agar biaya ibadah haji diturunkan.

"Seperti saat pembukaan pembicaraan perdana biaya haji beberapa waktu. Menteri agama pun langsung menurunkan biaya haji sebesar 25 Dollar Amerika Serikat. Itu sih kalau menurut saya turun basa-basi kalau segitu," katanya.

Ia menegaskan, usulan penurunan biaya perjalanan ibadah haji tersebut berasal dari DPR RI bukan dari Kementerian Agama.

Lebih lanjut Sodik mengatakan dari sisi kuota haji, saat ini mencapai sekitar 150.000-180.000 orang per tahun sementara biaya haji sendiri mencapai sekitar Rp35 juta.

"Pada dasarnya itu bisa diantisipasi dengan uang muka haji. Uang muka haji itu bisa mencapai Rp30 triliun. Dengan uang tersebut, maka sewa pemondokan pun bisa dilakukan lebih dini dan lebih murah atau dekat dengan masjid," kata dia.