GM FKPPI akan protes ke Kedubes Australia
26 Februari 2015 21:16 WIB
Netizen terus menggaungkan kampanye mengembalikan uang bantuan kemanusiaan bencana tsunami yang diungkit-ungkit oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott. (www.Twitter.com/@swtf_)
Jakarta (ANTARA News) - Kekesalan atas pernyataan Perdana Menteri Australia, Tony Abbot, soal sumbangan tsunami aceh terus mendapat protes keras dari elemen masyarakat, seperti yang akan dilakukan oleh Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/POLRI (GM FKPPI) DKI Jakarta.
"Kami akan mendatangi ke Gedung Kedubes Australia sebagai bentuk protes atas pernyataan PM Tony Abbot. Menurut kami pernyataan tersebut menyakiti bangsa Indonesia," kata Ketua GM FKPPI DKI Arif Bawono, di Jakarta, Kamis.
Dalam keterangan persnya, Arif menilai, bantuan dari Australia sebesar Rp12, triliun itu tidak pernah sampai ke masyarakat Aceh, karena menurut sejumlah lembaga internasional bahwa bantuan Australia itu hanya berupa bantuan alat melalui lembaga-lembaga di luar pemerintahan.
Di tempat yang sama, Ketua GM FKPPI Sulawesi Tengara, Yusrianto mengatakan pernyataan Tony Abbot telah menyakiti bangsa Indonesia. Bagi dia, persoalan hukum tidak bisa dicampurbaurkan dengan hubungan sosial. Oleh karenannya, Presiden Joko Widodo mendesak agar memerintahkan Jaksa Agung untuk segera melakukan eksekusi mati bagi dua narpidana gembong narkoba.
"Jika diulur-ulur terus resiko atau dampak negatifnya akan sangat besar. Dan ini juga bisa merusak reputasi Jokowi. Cepat saja dilakukan eksekusi tidak usah lama-lama, keputusan hukum sudah jelas," kata Bang Yus biasa disapa.
Bagi Arif dan Yus narkoba adalah kejahatan internasional yang tidak bisa ditelorir lagi. Hukuman mati adalah efek jera yang harus diterima. Karena itu GM FKPPI menegaskan narkoba adalah perusak generasi bangsa.
"Kami setuju hukuman mati, Indonesia ini sudah darurat narkoba, bukan lagi tempat pengedar melainkan sudah menjadi rumah narkoba. Sikap tegas Presiden Jokowi harus segera dibuktikan," tandas Arif dan Yus
"Kami akan mendatangi ke Gedung Kedubes Australia sebagai bentuk protes atas pernyataan PM Tony Abbot. Menurut kami pernyataan tersebut menyakiti bangsa Indonesia," kata Ketua GM FKPPI DKI Arif Bawono, di Jakarta, Kamis.
Dalam keterangan persnya, Arif menilai, bantuan dari Australia sebesar Rp12, triliun itu tidak pernah sampai ke masyarakat Aceh, karena menurut sejumlah lembaga internasional bahwa bantuan Australia itu hanya berupa bantuan alat melalui lembaga-lembaga di luar pemerintahan.
Di tempat yang sama, Ketua GM FKPPI Sulawesi Tengara, Yusrianto mengatakan pernyataan Tony Abbot telah menyakiti bangsa Indonesia. Bagi dia, persoalan hukum tidak bisa dicampurbaurkan dengan hubungan sosial. Oleh karenannya, Presiden Joko Widodo mendesak agar memerintahkan Jaksa Agung untuk segera melakukan eksekusi mati bagi dua narpidana gembong narkoba.
"Jika diulur-ulur terus resiko atau dampak negatifnya akan sangat besar. Dan ini juga bisa merusak reputasi Jokowi. Cepat saja dilakukan eksekusi tidak usah lama-lama, keputusan hukum sudah jelas," kata Bang Yus biasa disapa.
Bagi Arif dan Yus narkoba adalah kejahatan internasional yang tidak bisa ditelorir lagi. Hukuman mati adalah efek jera yang harus diterima. Karena itu GM FKPPI menegaskan narkoba adalah perusak generasi bangsa.
"Kami setuju hukuman mati, Indonesia ini sudah darurat narkoba, bukan lagi tempat pengedar melainkan sudah menjadi rumah narkoba. Sikap tegas Presiden Jokowi harus segera dibuktikan," tandas Arif dan Yus
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
Tags: