Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan Agung belum menahan pelawak dan seniman Betawi, Mandra Naih alias Mandra, sebagai tersangka dugaan korupsi program siap siar Televisi Republik Indonesia 2012 yang merugikan keuangan negara Rp47,8 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Rabu, mengatakan Mandra telah diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) pada Rabu (25/2) dengan kapasitas sebagai saksi.

"Hari ini (Rabu) diperiksa sebagai saksi. Rencananya akan diminta keterangan sebagai tersangka pada pekan depan," katanya.

Mandra selaku Direktur Utama PT Viandra Production sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 10 Februari 2015.

Dua tersangka lainnya, Iwan Chermawan selaku Direktur Utama PT Media Arts Image berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 04/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 10 Februari 2015, dan Yulkasmir, Pegawai Negeri Sipil selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 06/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 10 Februari 2015.

Kapuspenkum menyatakan Mandra diperiksa bersama tersangka Yulkasmir sedangkan tersangka Iwan Chermawan tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sedang mengurus cucunya yang dirawat inap di Rumah Sakit (RS) Bunda Margonda Depok karena sakit pada paru-paru.

"Pemeriksaan Mandra soal kronologis keikutsertaan PT Viandara Production dalam pengadaan acara siap siar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI tahun anggaran 2012," katanya.

Sementara itu, Mandra tidak mau memberikan komentar terkait dengan kasusnya tersebut saat hendak diperiksa.

Kapuspenkum menjelaskan dugaan korupsi Program Acara Siap Siar Lembaga Penyiaran Publik TVRI Tahun Anggaran 2012, ditingkatkan ke penyidikan setelah ditemukannya bukti permulaan yang cukup.

Pelaksanaan pengadaan Acara Siap Siar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari dana APBN tersebut terbagi dalam 15 paket pekerjaan dan telah dimenangkan oleh delapan perusahaan.

Kedelapan perusahaan itu, PT Media Arts Image, sebanyak 3 Paket (Kartun Anak Pra Sekolah, Video Music/Video Klip, dan Video Music Internasional), PT Viandra Production, sebanyak 4 paket (Animasi Robotik, FTV Komedi, Sinema FTV Kolosal, dan Sinetron Komedi) dan PT Arum Citra Mandiri, sebanyak 1 paket (Animasi Indonesia)

PT Kharisma Starvision Plus, sebanyak 1 paket (Sinema), PT Kreasi Imaji Nusantara sebanyak 2 paket (Sinetron Komedi, dan Sinema Seri), PT A Man International sebanyak 2 paket (FTV Anak-anak, dan Animasi Asing), PT Cipta Mutu Entertainment, sebanyak 1 paket (Animasi Asing) dan PT Kreasindo Pusaka Nusa, sebanyak 1 paket (Film Kartun Animasi Animalia).

Dalam pelaksanaan paket pekerjaan pada PT Viandra Production dan PT Media Arts Image, telah terjadi dugaan proses lelang yang menyimpang dari prosedur yang berlaku dan terjadi pembengkakan (mark up).

Dalam kasus tersebut, Mandra diancam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Mandra pernah diperiksa Kejagung pada 11 November 2014 dengan status sebagai saksi.