Jakarta (ANTARA News) - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir mengatakan, PT. Angkasa Pura (AP) I yang telah mendapat keuntungan besar dari operasional perusahaan harusnya memberi tempat kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.

"Dari sisi pendapatan, AP I mengalami peningkatan. Tapi dari sisi pengembangan pemberdayaan masyarakat, kita masih melihat ada kesenjangan," kata Hafisz dalam pertemuan dengan AP I di Kuta, Bali, seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Senin.

Menurut Ketua Komisi VI DPR ini, AP I banyak bermitra dengan pengusaha-pengusaha besar untuk membuka outlet di sekitar bandara dengan harapan meraih keuntungan besar.

"Mereka beranggapan bahwa memelihara satu pengusaha besar lebih enak daripada memelihara 100 UKM. Jadi ini yang harus kita imbangi. Kalau kita bicara pada pengusaha besar saja maka UKM kita akan mati. Dan UKM ini, kan, mereka yang paling kuat mempertahankan kedaulatan ekonomi kita. Tahun 1998 ketika resesi terjadi, UKM inilah yang terdepan memperkuat ekonomi kita," kata politisi PAN tersebut.

Sementara itu, ia berharap agar program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus dilanjutkan oleh pemerintah.
KUR, katanya, bisa menjadi tumpuan para pelaku UKM di tanah air. Pemberdayaan UKM lewat KUR cukup efektif selama ini.

Selama pertemuan dengan AP I banyak keluhan disampaikan oleh Perhimpunan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Bali yang didengar langsung oleh tim Komisi VI DPR RI.

Salah satu yang dikeluhkan para pengusaha periklanan lokal adalah mahalnya titik reklame di Bandara Ngurah Rai. Ketua P3I Bali Nengah Tamba, meminta persyaratan tender reklame dievaluasi oleh AP I. Tamba juga menghimbau AP I menunjukkan keberpihakannya kepada para pengusaha lokal dan pelaku UKM.

"Ini menjadi catatan penting bagi Komisi VI DPR kepada pemerintah terutama AP I yang mengelola sejumlah bandara," sebutnya.