Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi memaparkan empat program prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian Luar Negeri dalam lima tahun kedepan.

"Prioritas akan difokuskan dalam empat hal, menjaga kedaulatan NKRI, tingkatkan perlindungan warga negara dan badan hukum Indonesia, tingkatkan diplomasi Indonesia untuk menopang kemandirian ekonomi, dan peran aktif Indonesia di kawasan serta di dunia internasional," kata Retno di Jakarta, Kamis.

Hal itu diungkapkan Retno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan terkait kedaulatan, ada dua tantangan utama yaitu isu separatisme dan perbatasan.

Menurut dia, kondisi kondusif untuk munculnya separatisme harus ditiadakan dan tugas diplomat mencegah dukungan pihak luar bagi gerakan separatisme dalam negeri.

"Perlindungan perbatasan, batas maritim secara garis besar 65 persen sudah diselesaikan dan batas darat dikoordinasikan dengan kementerian dalam negeri," ujarnya.

Retno menjelaskan terkait prioritas kedua, negara wajib melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Hal itu menurut dia diberikan dalam bentuk pelayanan dan pendampingan hukum serta konsuler dengan mengutamakan ketepatan, ramah dan akuntabel.

"Hal ini harus diperhatikan terkait persetujuan internasional dan peraturan yang ada di negara setempat. Karena itu menjadi kewajiban WNI untuk menghormati hukum di tempat mereka tinggal," katanya.

Prioritas ketiga menurut dia terkait diplomasi ekonomi, Kemenlu telah melakukan rapat kerja dengan perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Dia menjelaskan dalam pertemuan itu ditekankan bahwa diperlukan perubahan pola pikir untuk perubahan diplomasi ekonomi.

"Hal itu untuk tingkatkan akses pasar yang selama ini belum digarap dengan baik. Afrika menjadi perhatian kami," katanya.

Menurut dia untuk peningkatan pemahaman peraturan perdagangan internasional menjadi persyaratan bagi perwakilan Indonesia di luar negeri. Dia menjelaskan untuk menigkatkan kemampuan tersebut, Kemenlu sudah mempersiapkan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang dimiliknya.

"Namun untuk menjalankan diplomasi ekonomi dibutuhkan koordinasi dengan stake holder terkait," ujarnya.

Program prioritas keempat menurut dia, diplomasi Indonesia dilakukan dengan pengembangan kerja sama di tingkat kawasan dan global. Hal itu menurut dia didasari bahwa tantangan bersifat lintas batas memerlukan kerja sama antar negara di kawasan.

"Diplomasi Indonesia difokuskan untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional yaitu memelihara stabilitas kawasan, mewujudkan kawasan yang damai dan aman," katanya.

Dia menjelaskan kerja sama Indonesia di kawasan ASEAN dilakukan dengan mendorong "early conclusion" dari "code of conduct" di laut Tingkok Selatan.