Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan sebagian besar kader partai menginginkan adanya perubahan dengan otonomisasi pengurus wilayah.

"Selama ini, persoalan penentuan calon kepala daerah selalu hanya diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. Nah, seluruh kader menginginkan dihidupkan kembali gagasan lama yang mandek, yaitu otonomisasi pengurus wilayah," ujar Yandri di Jakarta, Rabu.

Dengan otonomisasi pengurus wilayah, lanjut dia, maka pengurus akan memiliki kewenangan dalam menentukan calon kepala daerahnya sendiri.

"Kemudian, PAN juga tidak akan menjadi partai yang otoriter karena DPP PAN tidak lagi menjadi penguasa yang mendikte daerah dalam penentuan bakal calon kepala daerah. Untuk itu, pengembalian atau penyempurnaan kembali otonomi DPD tersebut menjadi agenda penting partai," kata dia.

Yandri menjelaskan keinginan para kader tersebut disampaikan dalam deklarasi dukungan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai ketua umum PAN di Lombok, beberapa waktu lalu.

Kongres PAN akan berlangsung di Bali, 28 Februari hingga 2 Maret 2015. Calon ketua umum akan memperebutkan dukungan sekitar 560 pemilik suara. Para pemilik suara di kongres adalah Majelis Pertimbangan Partai (dua suara), Dewan Pengurus Pusat (tiga suara), DPW dan DPD (585 suara), serta organisasi otonomi partai (enam suara).

"Saya perkirakan kekuatan kedua kandidat yakni Zulkifli Hasan dan calon petahana Hatta Rajasa dalam meraih dukungan di Indonesia bagian timur cukup sengit," terang Yandri yang juga Anggota Komisi II DPR itu.

Akhir pekan lalu, Hatta Rajasa melakukan konsolidasi pemenangan wilayah Indonesia bagian timur di Manado.

Ia menilai pengurus DPD dan DPW yang hadir pada acara konsolidasi Hatta Rajasa di Manado terkesan hanya datang karena bakal ada agenda kongres partai. "Sementara, pengurus DPD dan DPW yang hadir pada konsolidasi dukungan untuk Zulkifli Hasan di Lombok datang dengan inisiatif untuk melakukan perubahan partai," ungkap Yandri.