Surabaya (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo, menolak wacana peraturan daerah (perda) tes keperawanan yang mencuat di DPRD Jember saat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan setempat.

"Dari segi aturan, masalah privat itu tidak bisa dijadikan regulasi, karena syarat regulasi tidak masuk, soal itu masuk untuk agama, jadi kalau masuk (usulan) ke Pemprov Jatim, tentu akan saya pelajari," katanya di Surabaya, Selasa.

Di sela menghadiri kuliah umum Presiden ke-6 RI Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono MA (SBY) di Rektorat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, ia menyatakan regulasi juga harus bersifat umum, bukan diskriminatif.

Senada dengan itu, mantan Mendikbud Mohammad Nuh menilai wacana tes keperawanan itu bias gender, karena pihak laki-laki juga harus ditanya.

"Cuma, saya paham, semangat dari wacana itu ingin mengedepankan moralitas, tapi caranya jangan begitu, karena kerjaan ke depan masih banyak," katanya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jember, juga menolak wacana tes keperawanan pelajar sebagai syarat kelulusan ujian nasional (UN) di kabupaten setempat.

Menurut Ketua MUI Jember Halim Subahar, tes keperawanan dapat dilakukan dalam kondisi darurat seperti pelaku yang tertangkap tangan melakukan perbuatan zina, namun yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya dan tes tersebut bisa dilakukan.

"Tes keperawanan tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan wacana tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga kami secara tegas menolak tes keperawanan sebagai syarat kelulusan ujian nasional di Jember," paparnya.

Penolakan juga datang dari Sekretaris GP Ansor Jember, Winarno. Ia menyesalkan wacana tes keperawanan yang disampaikan anggota Komisi D DPRD Jember saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Jember.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengatakan pimpinan dewan meminta maaf atas wacana tes keperawanan yang disampaikan anggota dewan.

"Saya tegaskan di DPRD Jember tidak ada usulan untuk perda yang berkaitan dengan wacana tes keperawanan para pelajar dan hal tersebut bukan wacana dewan secara kelembagaan, namun wacana pribadi anggota dewan," katanya.

(E011)