Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan pemerintah telah berupaya memperbaiki kelemahan birokrasi dan perizinan investasi yang selama ini sering dikeluhkan, antara lain dengan menjalankan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

"Kami menyadari masih ada kelemahan soal birokrasi dam perizinan yang panjang tapi pamerintah telah berupaya untuk mengatasi," kata Jusuf Kalla di depan pengusaha Jepang dalam acara Nikkei Forum di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah meresmikan penggunaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang tujuannya untuk mempersingkat dan mempermudah pengurusan perizinan investasi di Indoensia.

"Selama ini kami sering mendengar keluhan dari para calon investor mengenai birokrasi yang berbelit. Adanya PTSP diharapkan keluhan seperti itu tak ada lagi," katanya.

Dengan adanya PTSP, kata Kalla, akan membantu pemerintah mencapai target-target pembangunan, misalnya pembangkit listrik 35.000 MW yang membutuhkan dana 45 miliar dolar AS.

"Kami yakin adanya PTSP akan memberikan kesempatan investasi lebih baik dari sebelumnya. Karena bagaimanapun ekonomi Indonesia tahun lalu tumbuh 5,2 persen saat situasi sulit, birokrasi panjang. Tahun ini saya yakin akan tumbuh mendekati enam persen karena banyak perubahan baik yang akan dan sedang dilakukan," katanya.

Wapres mengatakan sebagai pengusaha dirinya secara pribadi memiliki pengalaman berbisnis dengan pengusaha Jepang lebih dari 40 tahun.

Menurut dia, selama ini pengusaha dan perusahaan Jepang yang berbisnis di Indonesia telah menjalankan tugasnya dengan baik, karena mampu membuka lapangan kerja hingga menciptakan nilai tambah.

"Saya tentu mengucapkan terima kasih karena pengusaha Jepang telah memberikan sumbangan kepada negeri ini baik lapangan kerja, pengembangan ekonomi, dan memberikan nilai tambah yang tentu dapat memberikan nilai hubungan Indonesia-Jepang," kata Kalla.

JK berharap agar kerja sama antarpengusaha kedua negara bisa semakin erat.