Brussels (ANTARA News) - Sebagian negara anggota Uni Eropa enggan mendukung larangan Uni Eropa kepada perusahaan telekomunikasi yang menawarkan layanan online gratis seperti Facebook dan Spotify, menurut proposal kepresidenan Latvia, seperti dilansir Reuters, Kamis.

Negara anggota Uni Eropa sedang membahas net neutrality, prinsip bahwa semua lalu lintas harus diperlakukan sama, sebagai bagian dari upaya untuk menyepakati reformasi sektor telekomunikasi Eropa.

Disebut "zero rating", di mana operator menawarkan akses tak terbatas ke layanan online tertentu, seperti Facebook, streaming musik atau televisi online, dipandang baik untuk kompetisi dan inovasi serta lebih banyak pilihan bagi konsumen.

Namun beberapa kelompok konsumen, aktivis internet dan negara-negara anggota menganggap hal ini melanggar net neutrality karena membuat beberapa layanan yang lebih menarik dari pada yang lain dan operator dapat memilih membuat layanan mereka zero-rated, sehingga mendistorsi persaingan.

Proposal net neutrality Latvia mengatakan bahwa larangan eksplisit pada diskriminasi harga, seperti zero rating, tidak mungkin mendapatkan dukungan dari semua anggota.

"Masalah diskriminasi harga bisa dibiarkan di luar lingkup pembicaraan ini ... Ini akan memungkinkan setiap negara anggota untuk memutuskan apakah akan melarang diskriminasi harga di tingkat nasional, atau menyerahkannya pada penilaian praktik seperti hukum persaingan umum," kata dokumen tersebut, seperti dikutip Reuters.

Pendukung zero rating berpendapat bahwa hal ini merupakan cara untuk memberikan pelanggan berpenghasilan rendah akses yang lebih besar ke Internet. Sebagai contoh, Wikipedia ditawarkan secara gratis sebagai bagian dari kampanye "Wikipedia Zero" di 48 negara di seluruh dunia oleh beberapa operator seperti Orange dan Telenor.

Negara-negara seperti Belanda dan Norwegia telah memiliki larangan diskriminasi harga, yang berarti operator tidak bisa menawarkan beberapa layanan di luar penyisihan data pelanggan, namun larangan Uni Eropa ini akan diperluas untuk keseluruhan 28 negara anggota.

Perwakilan negara anggota akan membahas usulan Latvia Selasa depan, di mana mereka diharapkan untuk memutuskan apakah akan menyertakan larangan atau tidak, kata para diplomat, demikian Reuters.