Pasalnya, Presiden Joko Widodo tak segera menunjuk kepala Kepolisian Indonesia definitif, melainkan menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti, yang sebelumnya wakil kepala Kepolisian Indonesia.
"Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan telah disetujui oleh DPR, di satu sisi Jokowi telah mengangkat Wakapolri menjadi pelaksana tugas. Kalau tidak cepat ditentukan siapa Kapolri definitif, ini akan menjadi Kapolri Matahari Kembar yang dikhawatirkan publik," kata dia, di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSI pada 17-18 Januari 2015 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia, sebanyak 63,50 persen responden menyatakan khawatir muncul "Matahari Kembar" antara pelaksana tugas (Haiti) dan kepala Kepolisian Indonesia (Gunawan) yang sudah disetujui DPR namun belum dilantik.
"Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan telah disetujui oleh DPR, di satu sisi Jokowi telah mengangkat Wakapolri menjadi pelaksana tugas. Kalau tidak cepat ditentukan siapa Kapolri definitif, ini akan menjadi Kapolri Matahari Kembar yang dikhawatirkan publik," kata dia, di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSI pada 17-18 Januari 2015 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia, sebanyak 63,50 persen responden menyatakan khawatir muncul "Matahari Kembar" antara pelaksana tugas (Haiti) dan kepala Kepolisian Indonesia (Gunawan) yang sudah disetujui DPR namun belum dilantik.
Gunawan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pidana korupsi, dua hari sebelum sidang kilat Komisi III DPR yang menguji kelayakan dia di posisi perdana Kepolisian Indonesia.
Selain itu, 67,50 persen responden menilai menggantungnya penetapan Kapolri definitif, akan mengganggu soliditas Polri, sedangkan 58,30 persen diantaranya menilai bahwa hal itu juga menggambarkan ketidaktegasan Presiden Joko Widodo.
Menurut Denny JA, mayoritas responden atau 77,27 persen diantaranya mengusulkan agar Jokowi melibatkan KPK dalam proses ulang penetapan kapolri definitif.
"Jadi publik menginginkan agar Presiden Jokowi sesegera mungkin menetapkan Kapolri definitif dengan melibatkan KPK. Karena dalam penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, seolah Jokowi tidak konsultasi dengan KPK," ujar dia.
Selain itu, 67,50 persen responden menilai menggantungnya penetapan Kapolri definitif, akan mengganggu soliditas Polri, sedangkan 58,30 persen diantaranya menilai bahwa hal itu juga menggambarkan ketidaktegasan Presiden Joko Widodo.
Menurut Denny JA, mayoritas responden atau 77,27 persen diantaranya mengusulkan agar Jokowi melibatkan KPK dalam proses ulang penetapan kapolri definitif.
"Jadi publik menginginkan agar Presiden Jokowi sesegera mungkin menetapkan Kapolri definitif dengan melibatkan KPK. Karena dalam penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, seolah Jokowi tidak konsultasi dengan KPK," ujar dia.
Ketidakberesan suksesi kepemimpinan di Kepolisian Indonesia pernah terjadi 14 tahun lalu (2001), yang dikatakan mantan Presiden Susilo Yudhoyono dalam akun facebook-nya, sebagai "Kapolri Kembar".
Tiga orang bergantian memimpin Kepolisian Indonesia pada masa cuma setahun pada 2000, yaitu Jenderal Polisi Roesmanhadi (29 Juni 1998-3 Januari 2000), Jenderal Polisi Roesdihardjo (4 Januari-22 September 2000), dan Jenderal Polisi Surojo Bimantoro (23 September 2000-21 Juli 2001).
Sebelum Haiti ditunjuk Jokowi menjadi pelaksana tugas kepala Kepolisian Indonesia, institusi penegak hukum ini cuma sekali dipimpin sementara oleh Pejabat Sementara Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Chairuddin Ismail (2 Juni-7 Agustus 2001).
Masa inilah terjadi "kepemimpinan kembar" di tubuh Kepolisian Indonesia, yaitu saat Bimantoro dan Ismail selama 49 hari sama-sama ada di puncak kepemimpinan (pada 2 Juni-21 Juli 2001); bedanya, Ismail cuma pejabat sementara.
Kepolisian Indonesia selama ini (sebelum Haiti), telah dipimpin 21 kepala Kepolisian Indonesia, sejak berdiri pada 1945 oleh Presiden Soekarno.
Tidak satupun dari mereka telah dinyatakan sebagai tersangka satu kasus kejahatan atau perbuatan melawan hukum oleh institusi penegak hukum sebelum resmi menjabat secara definitif.
Kini, Gunawan, yang dimajukan Jokowi sebagai calon tunggal kepala Kepolisian Indonesia, ditetapkan KPK menjadi tersangka pelaku pidana korupsi. Para seniornya tidak pernah diberi label itu.