DPR : Perppu Pilkada tanpa dinasti politik
20 Januari 2015 00:03 WIB
Pembahasan Perppu Pilkada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) menghadiri rapat dengan Komisi II DPR guna membahas perpu pilkada di Jakarta, Senin (19/1). Komisi II DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) ()
Makassar (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI, Azikin Solthan menyebutkan Perppu Pilkada besar kemungkinan diterima dan pemilihan kepala daerah secara serentak, termasuk di Sulawesi Selatan, tidak akan bisa menyertakan dinasti politik.
"Kami baru menggelar rapat pandangan fraksi. Meski masih banyak poin yang harus diubah, tetapi besar kemungkinan Perppu ini akan diterima," ujarnya saat dihubungi melalui telepon seluler dari Makassar, Senin.
Azikin mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati hampir pasti diterima oleh DPR. Termasuk poin yang mengatur tentang pembatasan dinasti politik.
Legislator Partai Gerindra ini mengungkapkan, Perppu Pilkada sudah akan diparipurnakan beberapa hari lagi. Mengenai dinasti, Azikin menegaskan, dunia demokrasi sudah tidak mengenal hal itu.
"Catat itu, dalam dunia demokrasi tidak dikenal adanya politik dinasti. Tidak boleh lagi ada kekuasaan yang turun temurun. Kekuasaan harus di-rolling," terangnya.
Azikin menambahkan, setelah Perppu Pilkada disahkan, maka sudah bisa dipastikan putra mahkota tidak bisa ambil bagian dalam pesta demokrasi tahun ini.
"Intinya itu, tidak ada putra mahkota yang bisa ikut pilkada. Ini bukan di Sulsel saja, tapi se Indonesia," katanya.
Hal senada diungkapkan legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Amir Uskara. Dia menuturkan bahwa Perppu Pilkada segera dibawa ke paripurna.
"Saya rasa tidak ada lagi poin yang dipermasalahkan dalam perppu. Hampir pasti perppu diterima," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulsel ini.
Diketahui, sejumlah putra mahkota disebut bakal ikut meramaikan pilkada nanti. Mereka adalah Adnan Puritcha Yasin Limpo (putra Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo), Andi Zulkarnaen Soetomo (putra Bupati Soppeng A Soetomo), Sofyan Syam (putra Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid), dan Indrwanto Hasan (putra Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan).
Dari lima putra mahkota tersebut, hanya Adnan yang belum terang-terangan menyatakan ke publik terkait keinginannya untuk maju pada Pilkada Gowa. Beda halnya dengan Andi Zulkarnaen Soetomo, Indrawanto Hasan, dan Sofyan Syam.
Sebelumnya, Andi Zulkarnaen Soetomo, menyatakan selalu siap bertarung pada Pilkada Soppeng dalam kondisi apapun. Meski demikian, dia tetap akan merujuk pada regulasi baru nanti.
Zulkarnaen bahkan sudah mempersiapkan Lutfi Halide sebagai pendamping. Mengenai partai politik yang akan dikendarai, dia mengaku sudah mendapat respon dari Ketua DPD I Partai Gerindra, Latinro Latunrung.
"Beliau merespon dan mendukung untuk main di 02 saja (wakil bupati). Kami juga sudah jalin komunikasi dengan PPP, PBB, dan PAN, meski secara resmi belum," terangnya.
"Kami baru menggelar rapat pandangan fraksi. Meski masih banyak poin yang harus diubah, tetapi besar kemungkinan Perppu ini akan diterima," ujarnya saat dihubungi melalui telepon seluler dari Makassar, Senin.
Azikin mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati hampir pasti diterima oleh DPR. Termasuk poin yang mengatur tentang pembatasan dinasti politik.
Legislator Partai Gerindra ini mengungkapkan, Perppu Pilkada sudah akan diparipurnakan beberapa hari lagi. Mengenai dinasti, Azikin menegaskan, dunia demokrasi sudah tidak mengenal hal itu.
"Catat itu, dalam dunia demokrasi tidak dikenal adanya politik dinasti. Tidak boleh lagi ada kekuasaan yang turun temurun. Kekuasaan harus di-rolling," terangnya.
Azikin menambahkan, setelah Perppu Pilkada disahkan, maka sudah bisa dipastikan putra mahkota tidak bisa ambil bagian dalam pesta demokrasi tahun ini.
"Intinya itu, tidak ada putra mahkota yang bisa ikut pilkada. Ini bukan di Sulsel saja, tapi se Indonesia," katanya.
Hal senada diungkapkan legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Amir Uskara. Dia menuturkan bahwa Perppu Pilkada segera dibawa ke paripurna.
"Saya rasa tidak ada lagi poin yang dipermasalahkan dalam perppu. Hampir pasti perppu diterima," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulsel ini.
Diketahui, sejumlah putra mahkota disebut bakal ikut meramaikan pilkada nanti. Mereka adalah Adnan Puritcha Yasin Limpo (putra Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo), Andi Zulkarnaen Soetomo (putra Bupati Soppeng A Soetomo), Sofyan Syam (putra Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid), dan Indrwanto Hasan (putra Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan).
Dari lima putra mahkota tersebut, hanya Adnan yang belum terang-terangan menyatakan ke publik terkait keinginannya untuk maju pada Pilkada Gowa. Beda halnya dengan Andi Zulkarnaen Soetomo, Indrawanto Hasan, dan Sofyan Syam.
Sebelumnya, Andi Zulkarnaen Soetomo, menyatakan selalu siap bertarung pada Pilkada Soppeng dalam kondisi apapun. Meski demikian, dia tetap akan merujuk pada regulasi baru nanti.
Zulkarnaen bahkan sudah mempersiapkan Lutfi Halide sebagai pendamping. Mengenai partai politik yang akan dikendarai, dia mengaku sudah mendapat respon dari Ketua DPD I Partai Gerindra, Latinro Latunrung.
"Beliau merespon dan mendukung untuk main di 02 saja (wakil bupati). Kami juga sudah jalin komunikasi dengan PPP, PBB, dan PAN, meski secara resmi belum," terangnya.
Pewarta: Muh Hasanuddin
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
Tags: