Samarinda (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Suterisno Toha mengatakan Provinsi Kalimantan Timur masih membutuhkan 15 ribu hektare khusus untuk lahan pertanian agar mampu mencapai swasembada beras pada 2018.

Menurut Sutrisno Toha di Samarinda, Rabu, dengan kondisi seperti saat ini yakni dengan semakin kurangnya lahan pertanian serta banyaknya para petani yang beralih profesi, membuat program swasembada beras akan sulit diwujudkan bahkan hingga sepuluh tahun ke depan.

"Jika ini biarkan maka swasembada beras hanya tinggal mimpi belaka sehingga harus ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Jangan sampai beras yang beredar di pasaran lebih banyak dari luar Kaltim," katanya

Ia menjelaskan bahwa lahan15 ribu hektare digunakan untuk pertanian akan mampu memenuhi kebutuhan beras di Kaltim bahkan mampu untuk diekspor.

Pasalnya, daerah hanya mampu memenuhi kurang lebih tujuh puluh persen lebih dari total kebutuhan, sedangkan sisanya dipasok dari luar Kaltim.

Sutrisno berharap Pemerintah benar-benar serius jika menginginkan Kaltim mampu memenuhi kehutuhan beras di daerahnya.

Minimal lanjut dia akan hal yang dilakukan seperti melakukan pemetaan daerah mana saja yang masih banyak lahan tidur dan strategis, serta sesuai untuk jenis padi, maka 15 ribu hektare masih terhitung kecil.

"Kalau cuma seluas itu saya pikir masih sangat kecil, dan yakin pemerintah kabupaten/kota pasti akan mendukung. Tinggal bagaimana pemerintah provinsi selaku koordinator mampu mengatur bagaimana programnya," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan jika hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah maka tidak akan ada lagi permasalahan petani yang alih profesi karena telah disediakan lahan yang cukup, serta dibarengi dengan bentuk perhatian lain seperti pupuk bersubsidi dan lainnya.

Ia optimis Dewan akan mendukung penuh program tersebut jika pemerintah benar-benar serius dan akan melakukan upaya penuh sesuai dengan tupoksinya.

"Dewan akan mendukung program ini, termasuk membantu membicarakan kepada kabupaten/kota juga akan memperjuangkan dalam APBD apabila pemerintah memang serius dan setuju," jelas Sutrisno.