Surabaya (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menilai musibah jatuhnya AirAsia QZ8501 di Selat Karimata, Kalimantan Tengah, pada 28 Desember 2014 adalah momentum untuk membenahi Kementerian Perhubungan.

"Kini saatnya mereka berbenah karena sudah bertahun-tahun seperti itu dan dibiarkan," kata Joko Widodo di PT PAL Indonesia, Surabaya, Sabtu.

Namun pembenahan itu idealnya tidak hanya dilakukan di Kementerian Perhubungan, apalagi ada hal yang ikut mendukung kinerja Kementerian Perhubungan.

"Lihat saja Angkasa Pura-nya ada, AirNav juga ada, dan lainnya. Untuk itu harus dilakukan pembenahan total," kata Jokowi.

Menurut Jokowi pembenahan harus diterapkan pada semua kementerian. "Soalnya kondisi buruk terjadi hampir di semua kementerian," kata dia.

Jokowi menunjuk pembekuan sementara sejumlah maskapai penerbangan di Indonesia yang disusul oleh kian ramainya pemberitaan media massa mengenai dugaan permainan ijin penerbangan.

"Pada saat yang sama juga terjadi peristiwa hilangnya pesawat AirAsia QZ8501 di Selat Karimata, Kalimantan Tengah," kata dia.

Namun Jokowi menegaskan pembenahan tidak merugikan maskapai penerbangan yang melayani masyarakat di Tanah Air, kendati pembenahan memang wajib diwujudkan.

"Dengan demikian, pada masa mendatang bisa merasakan manfaat dari layanan penerbangan secara baik, nyaman, dan aman. Begitu halnya dengan layanan di transportasi umum lain seperti kereta api dan kapal laut," kata Presiden.

Menyusul musibah AirAsia QZ8501 Menteri Perhubungan Ignatius Djonan merombak besar-besaran kementeriannya.

"Seperti di Kementerian Perhubungan tampak sejumlah pejabat dimutasi dan ada pula yang di bebastugaskan," kata Jokowi.