Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam penjaringan calon Kapolri.

"Permintaan untuk dilakukannya profiling track record kandidat belum ada secara resmi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, bila pemerintah belum meminta KPK untuk menyelidiki data rekam jejak calon kandidat Kapolri, maka KPK tidak akan melakukan intervensi apapun.

Ia mengatakan KPK memahami tuntutan publik terhadap figur pejabat yang bersih yang dimulai dengan seleksi ketat.

Kendati demikian, pihaknya tidak bisa berinisiatif untuk menyelidiki rekam jejak seseorang tanpa adanya permintaan dari pemerintah.

"Pemilihan itu hak presiden. Presiden yang bertanggung jawab. Jangan dibebankan ke KPK dong," katanya.

Meski tidak akan berintervensi selama tidak diminta pemerintah, pihaknya pun menyayangkan bila pemilihan calon Kapolri tanpa melewati penyaringan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tradisi (seleksi KPK dan PPATK) yang baik, seharusnya dilakukan terus menerus. Karena ini demi kemaslahatan bersama," katanya.