Jayapura (ANTARA News) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasona Laoly, mengakui bahwa jumlah pegawai imigrasi yang bertugas di kawasan perbatasan--terutama di Papua--masih kurang.

"Kita punya SDM terbatas, seperti ada persoalan pelaut yang dari Filipina yang tertangkap langsung ditangani oleh petugas kita," kata Menkumham, Yasona Laoly, saat meninjau perbatasan RI-PNG di Skouw-Wutung, Kota Jayapura, Papua, Minggu.

"Dengan SDM yang sangat terbatas, akan ada penambahan SDM-SDM kita ke depan terutama Local Boy for Local Job, karena mereka lebih pahami daerah setempat, ini sudah menjadi kebijakan kita," katanya tanpa menjelaskan lebih rinci.

Mengenai pengamanan dikawasan perbatasan, Yasona menjelaskan jika hal itu secara teknis merupakan ranahnya TNI. Sementara untuk keberadaan pos-pos imigrasi kedepannya akan ditingkatkan lagi.

"Pengamanan perbatasan secara institusi milik TNI, tapi kalau kita dari imigrasi, pos lintas batas di sini kita mau tingkatkan," katanya.

"Dan sebenarnya konsen kita yaitu masih banyaknya jalan tikus, titik-titik yang bisa membuat cross boarding itu jalan dan yang kita khawatrirkan adalah barang-barang ilegal khususnya narkoba jadi ini menjadi perhatian serius kita," lanjutnya.

Menkumham menegaskan jika hal itu sesuai dengan arahan dan permintaan Presiden Joko Widodo melalui Kementrian Dalam Negeri.

"Itu sebabnya seperti yang disampaikan Pak Mendagri bahwa Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perbatasan," katanya.

Apalagi, perbatasan merupakan beranda terdepan jadi harus tampak baik karena mencitrakan sebuah negara.

"Jadi harus tampak baik, mulai dari pengamanan, baik dari sisi fasilitas, baik dari sisi imigrasinya. Jadi tugas kami di sini, imigrasi yang bertugas melihat beberapa hal yang harus diperbaiki seperti Pak Mendagri sampaikan, nanti ada pos terpadu, itu yang akan kita perhatikan," kata Yasona Laoly.

Sebelumnya, Mendagri Tjahyo Kumolo menyatakan Pemerintah Pusat akan membangun sarana-prasarana pendukung di sejumlah kawasan perbatasan di seluruh Indonesia pada 2015.

"Tahun 2015, Pemerintah Pusat ingin mempercepat pembangunan terpadu di 187 kawasan perbatasan mulai dari Pulau Rondo sampai NTT, termasuk di Skouw, Kota Jayapura, Papua ini," kata Mendagri Tjahyo Kumolo.

Mendagri mengemukakan jika infrastruktur jalan ke Skouw sudah bagus hanya bangunan pendukungnya perlu dipercantik lagi.

"Skouw ini memang infrasruktur jalan sudah bagus tapi kalau kita lihat pembangunannya sudah beda dengan sebelah (PNG). Jadi arahan Pak Presiden Jokowi, mulai Pulau Rondo, Entikong, Nunukan sampai Skouw ini minimal lebih baik, mulai dari sisi bangunan dari infrastruktur dan sisi pelayanan," katanya.

Menurutnya, pemerintah telah menganggarkan untuk pembangunan di sejumlah kawasan perbatasan senilai Rp16 triliun lebih.

"Yang ada itu sudah mulai dianggarakan sebanyak Rp16 triliun lebih untuk seluruh wilayah perbatasan. Dan memang kita fokusnya dulu untuk 50 kecamatan, mana yang belum ada pasarnya, mana yang belum diresmikan, mana yang belum ada jalannya bagus, mana yang belum ada gedung, mana yang belum ada sekolah, atau puskesmasnya," katanya.