Legislator : Rupiah juga harus berdaulat
19 Desember 2014 19:54 WIB
ilustrasi Rupiah Melemah Petugas menunjukkan uang rupiah pecahan 100 ribu di Bank BNI Syariah, Jakarta, Senin (15/12). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Sukabumi (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan mengatakan melemahnya rupiah dan saat ini hampir menembus Rp13 ribu per dollar Amerika Serikat sehingga diperlukan kedaulatan rupiah.
"Terus melemahnya nilai rupiah ini bukti adanya penurunan rasa cinta terhadap mata uang Indonesia ini, khususnya di sektor industri dan perdagangan," kata Heri kepada Antara di Sukabumi, Jumat.
Menurutnya, ada beberapa penyebab rupiah terus anjlok yakni seperti tingginya arus modal yang keluar dari Indonesia, apalagi investasi asing mayoritas dalam bentuk saham.
Untuk itu, pemerintah harus berani menggunakan rupiah dalam bentuk investasi apapun dan tidak bergantung kepada mata uang asing khususnya dollar AS.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus meningkatkan ekspor dibanding impor karena jika ekspor sudah mayoritas maka keuntungannya akan jangka panjang dan sudah dipastikan rupiah akan terus menguat, sehingga nilai mata uang asing bisa ditekan mulai dari peredarannya hingga penggunaannya.
"Namun, sayangnya saat ini nasionalisme sebagian warga Indonesia menurun dengan dibuktikan lebih bangga bertransaksi dengan menggunakan dollar, padahal efeknya buruk untuk nilai mata uang rupiah," tambahnya.
Ia mengatakan sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang isinya bahwa seluruh transaksi dalam negeri wajib memakai rupiah.
Jika amanat UU ini dijalankan khususnya setiap pengusaha di Indonesia wajib menggunakan rupiah dalam bertransaksi bisa menjaga nilai rupiah dan sudah dipastikan mempunyai kedaulatan.
Maka dari itu, jangan hanya kedaulatan pangan dan lain-lain saja yang dimajukan, tetapi kedaulatan rupiah dikesampingkan, karena dengan rupiah yang berdaulat, tidak akan bergantung lagi terhadap mata uang asing apalagi saat ini sudah masuk era globalisasi dan 2015 sudah melaksanakan Masyarakat Ekonomi Asean.
"Dari kajian akademi, sejak masa reformasi dan iklim demokrastis Indonesia belum mempunyai sistem yang ketahanan ekonomi, yang menyebabkan perekonomian kita masih berbantung kepada asing," katanya.
Maka dari itu, perlu adanya koordinasi yang kuat agar rupiah terus menguat apalagi dalam menghadapi pasar bebas ini, dan pemerintah wajib menjalankan undang-undang bila perlu membuat peraturan agar seluruh kegiatan transaksi mulai dari bawah hingga atas menggunakan rupiah.
"Terus melemahnya nilai rupiah ini bukti adanya penurunan rasa cinta terhadap mata uang Indonesia ini, khususnya di sektor industri dan perdagangan," kata Heri kepada Antara di Sukabumi, Jumat.
Menurutnya, ada beberapa penyebab rupiah terus anjlok yakni seperti tingginya arus modal yang keluar dari Indonesia, apalagi investasi asing mayoritas dalam bentuk saham.
Untuk itu, pemerintah harus berani menggunakan rupiah dalam bentuk investasi apapun dan tidak bergantung kepada mata uang asing khususnya dollar AS.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus meningkatkan ekspor dibanding impor karena jika ekspor sudah mayoritas maka keuntungannya akan jangka panjang dan sudah dipastikan rupiah akan terus menguat, sehingga nilai mata uang asing bisa ditekan mulai dari peredarannya hingga penggunaannya.
"Namun, sayangnya saat ini nasionalisme sebagian warga Indonesia menurun dengan dibuktikan lebih bangga bertransaksi dengan menggunakan dollar, padahal efeknya buruk untuk nilai mata uang rupiah," tambahnya.
Ia mengatakan sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang isinya bahwa seluruh transaksi dalam negeri wajib memakai rupiah.
Jika amanat UU ini dijalankan khususnya setiap pengusaha di Indonesia wajib menggunakan rupiah dalam bertransaksi bisa menjaga nilai rupiah dan sudah dipastikan mempunyai kedaulatan.
Maka dari itu, jangan hanya kedaulatan pangan dan lain-lain saja yang dimajukan, tetapi kedaulatan rupiah dikesampingkan, karena dengan rupiah yang berdaulat, tidak akan bergantung lagi terhadap mata uang asing apalagi saat ini sudah masuk era globalisasi dan 2015 sudah melaksanakan Masyarakat Ekonomi Asean.
"Dari kajian akademi, sejak masa reformasi dan iklim demokrastis Indonesia belum mempunyai sistem yang ketahanan ekonomi, yang menyebabkan perekonomian kita masih berbantung kepada asing," katanya.
Maka dari itu, perlu adanya koordinasi yang kuat agar rupiah terus menguat apalagi dalam menghadapi pasar bebas ini, dan pemerintah wajib menjalankan undang-undang bila perlu membuat peraturan agar seluruh kegiatan transaksi mulai dari bawah hingga atas menggunakan rupiah.
Pewarta: Aditya A Rohman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
Tags: