Jakarta (ANTARA News) - Menjelang akhir tahun 2014, Indonesia dan sembilan negara anggota perhimpunan negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, bersiap menuju sebuah komunitas bersama yang diharapkan menjadi entitas kuat di belahan bumi bagian utara.

Komunitas ASEAN atau ASEAN Community itu, mengandung tiga pilar utama yang menjadi fokus kerja sama negara-negara anggota, yaitu terkait keamanan, ekonomi, serta sosial dan kebudayaan.

Berdasarkan rencana awal, perwujudan Komunitas ASEAN mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2015, namun tenggat waktu tersebut diundur menjadi 31 Desember 2015 karena dianggap masih banyak kurangnya persiapan untuk sebuah kawasan yang terintegrasi.

Komunitas ASEAN juga bertujuan untuk memajukan negara yang lemah dan bukan mengeruk keuntungan darinya.

Kerja sama tersebut tidak selalu mengarah pada bidang ekonomi, meskipun tidak dimungkiri bahwa ekonomi memang menjadi motor penggerak rencana ini, misalnya dampak dari Komunitas ASEAN adalah terciptanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, I Gusti Agung Wesaka Puja mengatakan Komite Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah dibentuk pemerintah, harus segera meningkatkan kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi penerapan MEA.

"Waktu untuk menghadapi MEA sudah tak lama lagi, sehingga Komite MEA harus serius meningkatkan pengetahuan dan daya saing masyarakat," kata Puja di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Puja mengatakan Komite MEA harus segera mengambil tindakan edukatif untuk menangani rendahnya pemahaman sebagian besar masyarakat dalam negeri terkait penerapan MEA kelak.

Selain itu, Komite MEA juga bertugas untuk menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan MEA serta mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait MEA.

Namun, keuntungan dari kerja sama ini adalah akan dibebaskan visa kunjungan dan beberapa perizinan perdagangan yang dipermudah menuju ke negara lain di dalam kawasan Asia Tenggara.

Dalam perwujudan pilar ekonomi ini, pemerintah setiap negara anggota harus bisa berswasembada di semua lini perekonomian terutama kebutuhan pokok.

Selain itu, di pilar keamanan, komunitas negara ASEAN dapat bekerja sama dengan membentuk badan keamanan ASEAN sehingga jika ada perselisihan tidak perlu dibawa ke Mahkamah Internasional terlebih dahulu.

Sebagai negara yang serumpun, setiap masalah harus diselesaikan dengan win win solution dan terus bersinergi untuk merawat keharmonisan antarkeduanya dan sesama lainnya.

Pada pilar sosial dan kebudayaan, mengetengahkan kemiripan peninggalan sejarah kawasan seperti Angkor Wat, Kamboja dan Borobudur, Indonesia.

Kemiripan tersebut membuktikan bahwa negara ASEAN ini memang dulunya sudah bersatu dan saling bekerja sama, sehingga selayaknya dapat ditingkatkan lagi agar mewujudkan komunitas negara ASEAN yang lebih kuat.

Fungsi pilar sosial budaya ini diharapkan dapat mengakhiri perseteruan antarwarga kawasan dengan mensosialisasikan visi misi komunitas ASEAN.

Dari ketiga pilar tersebut memang lebih baik dimulai dari masing-masing negara untuk bersifat proaktif menyelesaikan urusan dalam negaranya untuk mewujudkan cita-cita kawasan guna mewujudkan masyarakat yang bersatu.



Perhatian penting bagi ASEAN

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menjelaskan beberapa hal yang harus menjadi perhatian utama kawasan ASEAN di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, November lalu.

Perhatian pertama yang harus diselesaikan adalah ketegangan yang berkepanjangan di antara sesama negara anggota ASEAN mengenai perebutan wilayah teritorial yang berpotensi menunda kemajuan integrasi kawasan.

"Perseteruan ini diharapkan dapat diselesaikan dengan segera agar kawasan ASEAN dapat berkembang lebih baik," ujar Ban Ki-moon.

Kemudian proses demokratisasi, seperti yang sedang terjadi di Myanmar dalam memberikan hak asasi manusia dalam bentuk pengakuan kewarganegaraan bagi kelompok etnis Rohingya dari Rakhine yang selama ini status kewarganegaraanya tidak diakui oleh pemerintah Myanmar.

Hal terakhir yang harus menjadi perhatian ASEAN adalah dapat menjalankan peran pentingnya di dalam kawasan untuk menanggulangi penyakit mematikan seperti virus Ebola yang sudah memakan korban jiwa lebih dari 5.000 orang.

Kemudian dalam menghadapi masalah perubahan iklim, ASEAN juga diharapkan dapat menekan emisi CO2 dalam pencapaian target 2025.

Sebelumnya dalam KTT ASEAN-PBB, para kepala negara juga berbagi pandangan untuk meningkatkan kerja sama antara ASEAN dan PBB tentang isu-isu yang berkaitan dengan Agenda Pembangunan PBB pasca-2015 dan visi Komunitas ASEAN pasca-2015.

Selain itu pengentasan kemiskinan, memajukan pembangunan perdesaan dan UKM, juga mempersempit kesenjangan pembangunan.

Selain itu juga ditujukan untuk menanggulangi ancaman yang muncul dari virus Ebola serta ancaman ekstrimisme dan fundamentalisme terutama ekstremis kelompok IS di Irak dan Syiria.



Deklarasi Nay Pyi Taw

Hasil dari KTT ASEAN kemudian mengadopsi sebuah kesepakatan, yaitu "Deklarasi Nay Pyi Taw" tentang visi Komunitas ASEAN pasca-2015 yang dihasilkan dari rapat paripurna.

Deklarasi Nay Pyi Taw akan menjadi landasan dari peta jalan komprehensif bagi kawasan Asia Tenggara pasca-2015.

Komunitas ASEAN yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2015 ini akan mencakup sekitar 600 juta jiwa dengan produk domestik bruto gabungan yang mencapai hingga dua triliun dolar AS.

Selain itu, para pemimpin ASEAN juga menyetujui deklarasi untuk memperkuat Sekretariat ASEAN, dan pernyataan bersama mengenai perubahan iklim.

Para pemimpin ASEAN juga mengutarakan topik pembanguan Komunitas ASEAN, masa depan Komunitas ASEAN pasca-2015, dan memperkuat institusi ASEAN.

Para pemimpin ASEAN juga bertukar pandangan mereka tentang kemajuan Komunitas ASEAN yang tergambar dan menyatakan visi mereka di Komunitas ASEAN sebagai sebuah komunitas politik kohesif, dinamis ekonomi dan harmonis, yang kredibel serta relevan dengan aspirasi rakyat ASEAN.

Kemudian mereka juga membahas isu-isu yang menjadi keprihatinan umum, seperti perubahan iklim, manajemen bencana, perlawanan terhadap ekstremisme, penanganan penyakit menular serta mempromosikan bantuan kemanusiaan.

Selanjutnya para pemimpin juga bertukar pandangan mengenai masalah Laut Tiongkok Selatan, ancaman teroris dan ekstremis di Irak dan Suriah serta penyebaran virus Ebola.

Adapun isi dari persetujuan deklarasi Nay Pyi taw tersebut adalah pertama, mendukung elemen sentral sebagai dasar untuk mengembangkan visi komunitas ASEAN pasca-2015.

Kedua, memperhatikan bahwa tugas pada elemen inti dari Visi Komunitas ASEAN pasca-2015 adalah sebuah proses yang sedang berjalan.

Ketiga, menugaskan Dewan Kordinasi ASEAN untuk mengawasi keseluruhan proses pengembangan visi pasca 2015, dan terciptanya dokumen tiga pilar masyarakat untuk periode 2016-2025 yang akan diserahkan bersama-sama untuk KTT ke-27 ASEAN mendatang.

Keempat, memutuskan bahwa Dewan koordinasi ASEAN membentuk gugus tugas tingkat tinggi untuk membantu koordinasi Kelompok Kerja Dewan ASEAN.

Perwujudannya komunitas masyarakat ASEAN diharapkan dapat menjadi sebuah proses yang selalu bergulir untuk menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu kawasan.

Dengan perwujudan komunitas ASEAN diharapkan juga bahwa kedepannya dapat memperkuat kawasan baik dari segi ekonomi keamanan dan kebudayaan, yang mampu bersaing dengan komunitas kawasan lainya di dunia.