Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Melchias Markus Mekeng mengusulkan agar Partai Golkar segera melakukan Musyawarah Nasional (Munas) ulang atau Munas Islah.

Hal itu dikatakan oleh Mekeng pasca putusan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly yang mengembalikan dualisme Golkar kepada Partai Golkar, Jakarta, Selasa.

"Saya sarankan agar dilakukan Munas diulang. Januari 2015 atau paling lambat Februari 2015," kata Mekeng.

Ia menyebutkan, pelaksanaan Munas ulang ini harus menghadirkan panitia yang benar-benar independen dan tidak berpihak ke salah satu kubu.

"Panitia seperti Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) pernah menjalankan tugas di kedua munas, baik Bali maupun Ancol tidak boleh menjadi panitia lagi pada Munas ulang. Dan harus dicari orang yang benar-benar netral, tidak ada kepentingan dan tidak berpihak ke salah satu kubu. Nama SC dan OC itu diusulkan dalam rapat pleno DPP dan kedua kubu saling mengusulkan nama-nama yang akan menjadi SC dan OC," kata Mekeng.

Kementerian Hukum dan HAM akhirnya memutuskan sikap terkait dualisme yang terjadi di Partai Golkar. Kesimpulan yang diumumkan oleh Menteri Yasonna Laoly bahwa penyelesaian dikembalikan kepada kedua Kubu yang berselisih itu.

"Mengembalikan persoalan kepada Partai Golkar, karena kami percaya baik kubu Munas Bali dan kubu Munas Ancol adalah dua bersaudara," kata Menteri Yasonna dalam keterangan persnya di Gedung Kemenkumham Jakarta, hari ini.