Jakarta (ANTARA News) - Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, dengan layanan perizinan online, ia mengaku akan terus menjaga konsistensi pelayanan sesuai prosedur operasi standar (SOP) yang ada.

"Pada November ini, sebanyak 60 persen permohonan perizinan sudah lebih cepat dari SOP, sekitar 24 persen tepat SOP dan sisanya kurang dari SOP yang biasanya dikarenakan oleh verifikasi dokumen," katanya dalam acara peluncuran layanan penerbitan perizinan penanaman modal online di Jakarta, Senin.

Sebagai persiapan menjadi pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu nasional pada akhir Januari 2015 seperti rencana Presiden Joko Widodo, maka Franky mengatakan akan terus melakukan sinergi antarkementerian dan pembenahan sistem.

"Tugas besar PTSP nasional, selain sinergi antarkementerian adalah dengan meningkatkan layanan melalui contact center yang juga dibuka untuk investor dari luar negeri," katanya.

Peluncuran layanan contact center rencananya akan dilakukan pada Januari 2015 guna membantu investor dalam memberikan informasi.

Franky mengatakan integrasi perizinan dengan kementerian dan lembaga akan dilakukan secara dua tahap sejak akhir Januari 2015. Sedangkan integrasi perizinan dengan seluruh provinsi dan kabupaten diharapkan bisa mulai berlaku pada 2016.

Dengan sistem online, BKPM mulai Senin (15/12) tidak akan lagi menerima pendaftaran secara tatap muka.

Meski demikian, lembaga itu tetap membuka layanan konsultasi di kantor BKPM Pusat serta melalui investor relation unit atau IRU dan surat elektronik.

"Kantornya akan kami desain ulang sedikit karena dari 20 counter staf di depan ini akan kami kurangi jadi enam khusus tatap muka. Tapi hanya sebatas untuk konsultasi," kata Deputi Kepala BKPM Bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah, pekan lalu.