Perairan Maluku paling potensial
11 Desember 2014 16:20 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) didampingi Gubernur Maluku Said Assagaff (kiri), menarik selubung papan nama, sesaat setelah Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali meresmikan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon di Ambon, Kamis (11/12). (ANTARA FOTO/Embong Salampessy)
Ambon (ANTARA News) - "Ambon yang cantik, Ambon yang damai serta sebagai daerah zonasi wilayah tangkap, tidak ada wilayah perikanan sebaik dan sepotensial daerah ini," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di Ambon, Kamis.
Pujian dia ini disampaikan dalam acara peresmian Kantor Pengadilan Perikanan pada PN Ambon, Sorong dan Manokwari, oleh Ketua Mahkamah Agung, Ali Hatta, di PN Ambon.
Menurut Pudjiastuti, sudah saatnya kita menjadi tuan rumah atas wilayah sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya.
"Saya menginginkan perikanan tangkap itu harus dikuasai para pemain pribumi dan kapal penangkapnya juga harus dibuat secara lokal untuk menghidupkan galangan-galangan yang ada," ujar udjiastuti.
Dia menyatakan keyakainnya ketika Indonesia di jaman dahulu berjaya dan Sulawesi itu sangat terkenal dengan kapal yang dibuat sendiri.
"Kalau teknologi perlu didatangkan, kita punya uang untuk memprosesnya daripada laut kita dikuras habis dan dibawa pergi karena kerugian negara dari pencurian laut Indonesia mencapai Rp300 triliun dan sepuluh tahun capai Rp3.000 triliun," tandasnya.
Jumlah kerugian negara ini hampir mencukupi untuk membayar hutang-hutang negara.
Untuk itu, lewat keberadaan pengadilan perikanan diharapkan ada upaya penegakkan hukum demi kedaulatan bangsa dan hukum tidak boleh ada nilainya.
"Hukum tidak boleh dikasih harga dan antara kedaulatan beserta hukum harus berjalan bersama dan di atas segalanya," kata dia.
Pujian dia ini disampaikan dalam acara peresmian Kantor Pengadilan Perikanan pada PN Ambon, Sorong dan Manokwari, oleh Ketua Mahkamah Agung, Ali Hatta, di PN Ambon.
Menurut Pudjiastuti, sudah saatnya kita menjadi tuan rumah atas wilayah sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya.
"Saya menginginkan perikanan tangkap itu harus dikuasai para pemain pribumi dan kapal penangkapnya juga harus dibuat secara lokal untuk menghidupkan galangan-galangan yang ada," ujar udjiastuti.
Dia menyatakan keyakainnya ketika Indonesia di jaman dahulu berjaya dan Sulawesi itu sangat terkenal dengan kapal yang dibuat sendiri.
"Kalau teknologi perlu didatangkan, kita punya uang untuk memprosesnya daripada laut kita dikuras habis dan dibawa pergi karena kerugian negara dari pencurian laut Indonesia mencapai Rp300 triliun dan sepuluh tahun capai Rp3.000 triliun," tandasnya.
Jumlah kerugian negara ini hampir mencukupi untuk membayar hutang-hutang negara.
Untuk itu, lewat keberadaan pengadilan perikanan diharapkan ada upaya penegakkan hukum demi kedaulatan bangsa dan hukum tidak boleh ada nilainya.
"Hukum tidak boleh dikasih harga dan antara kedaulatan beserta hukum harus berjalan bersama dan di atas segalanya," kata dia.
Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
Tags: