Jakarta (ANTARA News) - Hasil kajian terhadap status quo yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Uni Eropa di 110 kabupaten/kota di 16 provinsi menemukan kinerja umum pendidikan di Indonesia bagian timur lebih rendah.

"Hasil studi ini secara keseluruhan mendukung pandangan yang sudah ada sebelumnya bahwa terdapat kesenjangan antara daerah terutama kinerja umum yang lebih rendah di Indonesia bagian timur," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemdikbud Hamid Muhammad dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Hasil kajian tersebut juga menyebutkan bahwa indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan belum sepenuhnya tercapai.

Beberapa indikator yang berhasil dicapai yakni jumlah guru yang dibutuhkan dan kewajiban mengirim kartu laporan kepada para orang tua.

"Sementara aspek-aspek lainnya seperti penyediaan laboratorium ilmiah dan jumlah buku di perpustakaan belum bisa dipenuhi," tambah dia.

Terdapat 27 indikator SPM yakni SPM pendidikan dasar bagi kabupaten/kota terdiri atas 14 indikator dikelompokkan ke dalam aspek ketersediaan, kualifikasi, dan kompetensi guru/kepala sekolah, serta ketersediaan, kualifikasi, kompetensi pengawas, dan frekuensi pengawasan.

SPM bagi satuan pendidikan terdiri atas 13 indikator dikelompokkan dalam aspek isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, buku, peralatan, dan media pembelajaran.

"Kami mendorong pemerintah daerah turut berjuang untuk memenuhi SPM ini," kata dia.

SPM penting karena perwujudan nyata dari pernyataan bahwa setiap anak di Tanah Air memiliki hak untuk mengecap pendidikan meski di tingkat minimum.

Direktur Pendidikan dan Agama Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Subandi, mengatakan pemerintah menargetkan agar seluruh anak-anak usia sekolah bisa mengenyam pendidikan.

"Pemerintah memberikan bantuan kepada siswa miskin dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Diharapkan semua anak usia sekolah bisa bersekolah," kata Subandi.