Banda Aceh (ANTARA News) - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menilai tingkat kerusakan hutan di wilayahnya sangat memilukan karena laju kerusakannya hampir mencapai 23.000 hektare setiap tahunnya.

Kebijakan moratorium logging yang dicanangkan sejak 2007 ternyata tidak ampuh untuk menahan gempuran kapitalis yang ingin menangguk keuntungan dari hutan Aceh, katanya di Kecamatan Saree, Aceh Besar, Sabtu.

Hal itu disampaikan di sela penanaman pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2014 di Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan Saree.

"Oleh karena itu, dibutuhkan aksi nyata untuk menjaga ekosistem hutan, apalagi Aceh merupakan salah satu andalan untuk program perubahan iklim dunia," katanya.

Oleh karena itu, kata Gubernur, kebijakan Presiden tentang Hari Menanam Pohon dan Bulan Menanam Nasional wajib didukung.

Untuk itu, dia meminta seluruh rakyat Aceh berpartisipasi menanam pohon di berbagai tempat, baik di pekarangan rumah, kebun, maupun hutan, sehingga target satu miliar pohon setiap tahun bisa dicapai.

Zaini menjelaskan tujuan menanam "Satu Miliar Pohon" untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi guna mengembalikan fungsinya, dan menambah tutupan lahan dan mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, konservasi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon di atmosfer untuk pencegahan dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan ketahanan pangan, energi, dan ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat.

"Mengingat misi ini merupakan kerja besar dan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, saya harapkan semua elemen masyarakat, baik itu instansi terkait, akademisi, TNI, Polri, pelajar, maupun pihak swasta, agar bersama-sama terlibat aktif dalam gerakan penanaman satu miliar pohon ini," katanya menambahkan.

Gubernur juga meminta kalangan perguruan tinggi dapat berkontribusi.

Dinas Kehutanan diharapkan menyediakan bibit gratis dan melakukan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan. Langkah ini, menurut dia, penting dalam rangka menghentikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini cenderung merusak dan menguras hasil hutan.

"Kita harus mampu mencarikan sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan yang sifatnya ramah bagi lingkungan," kata Gubernur.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Aceh berencana menerapkan teknologi yang dapat mengolah limbah kayu menjadi produk pengganti kayu.