Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan adanya penurunan target pembiayaan pada 2015 karena pemerintah telah memiliki ruang fiskal memadai sekitar Rp110 triliun-Rp140 triliun dari kebijakan penyesuaian harga nahan bakar minyak.

"Ke depan, dengan adanya penyesuaian harga BBM terdapat potensi penurunan target defisit APBN Perubahan 2015 yang berpengaruh pada penurunan target pembiayaan dari surat berharga negara," ujarnya di Jakarta, Rabu.

Menkeu menjelaskan dengan adanya ruang fiskal dari kebijakan reformasi energi tersebut maka pemerintah mengurangi target pembiayaan dalam rancangan APBN Perubahan 2015, dari sebelumnya yang tercantum dalam APBN sebesar Rp277 triliun.

Selain itu, pengurangan rencana pembiayaan dari penerbitan surat berharga negara dilakukan, karena target defisit anggaran dipastikan mengalami revisi dari yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp245,9 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB.

Menkeu belum mengungkapkan angka revisi terbaru dari target pembiayaan, namun pemerintah akan menyusun angka perubahan sesuai kondisi perekonomian global pada 2015 yang diperkirakan masih mengalami gejolak akibat risiko peningkatan suku bunga The Fed.

"Kami memahami bahwa peningkatan pada suku bunga acuan The Fed dapat mempengaruhi tingkat suku bunga global dan pada akhirnya dapat meningkatkan cost of fund pemerintah. Risiko ini tentunya menjadi perhatian utama dalam penyusunan rencana pembiayaan," ujarnya.

Terkait realisasi pembiayaan 2014 yang telah melampaui target, Menkeu mengatakan hal tersebut terjadi karena investor, tidak hanya asing namun juga domestik, memiliki kepercayaan yang tinggi kepada instrumen obligasi konvensional maupun sukuk Indonesia.

"Pada penerbitan surat berharga negara berdenominasi valas global baik itu obligasi global, sukuk global maupun penerbitan perdana obligasi berdenominasi euro, bahkan seluruhnya mencapai oversubscription yang menunjukkan tingginya antusias investor asing terhadap Indonesia," katanya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan mengatakan rencana penerbitan surat berharga negara masih belum mengalami perubahan, meskipun target defisit anggaran dipastikan mengalami revisi dalam APBN Perubahan 2015.

Salah satu rencana tersebut adalah melakukan strategi front loading pada semester I hingga 57 persen dengan penerbitan obligasi domestik mencapai 54 persen, serta mulai mengurangi porsi instrumen surat utang untuk investor asing.

"Pemerintah akan memperluas porsi penerbitan instrumen surat berharga negara untuk investor domestik, agar tidak bergantung kepada asing, serta mendorong pemanfaatan obligasi sukuk untuk pembiayaan infrastruktur," ujar Robert.