Semarang (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi mengatakan PT Pertamina (Persero) harus mengantisipasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) berlebihan di kalangan masyarakat hingga akhir tahun mendatang.

"Menurut Pertamina akan ada overkuota sekitar 2-3 persen, harapan kami Pertamina tetap bisa mengantisipasi kondisi ini sehingga masyarakat tidak menderita karena kelangkaan BBM," ujarnya usai melakukan kunjungan ke Terminal BBM Pengapon Semarang, Senin.

Menurut dia, mulai saat ini Pertamina harus melakukan persiapan sehingga pada akhir tahun mendatang kekurangan BBM bisa diatasi dengan baik.

"Memang ini menjadi tantangan bagi Pertamina untuk mengatasi persoalan overkuota, bagaimanapun juga ini terkait persoalan di kalangan masyarakat," katanya.

Menurut dia, hasil dari kunjungan tersebut akan dibahas pada rapat dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

"Pada rapat tersebut kami juga ingin menanyakan kepada Menteri ESDM terkait alasan Pemerintah menaikkan harga BBM, karena sejak harga BBM subsidi dinaikkan Pemerintah belum menjelaskan kepada kami mengenai alasan yang sebenarnya," katanya.

Pihaknya juga beranggapan dengan harga BBM premium Rp8.500/liter dan solar Rp7.500/liter berarti sudah tidak ada lagi BBM subsidi untuk masyarakat.

"Kami dan sejumlah ahli beranggapan bahwa dengan harga tersebut namanya sudah tidak lagi subsidi, tetapi Pemerintah mengatakan bahwa BBM tersebut masih subsidi. Silahkan nanti dijelaskan pada rapat hari Kamis itu," katanya.

Sementara itu, melalui kunjungan tersebut pihaknya ingin memastikan terkait kemungkinan penyelewengan BBM di lapangan. Menurutnya, dari laporan Kepolisian RI saat ini sudah ada beberapa laporan terkait penyelewengan BBM.

"Untuk memastikan kondisi ini kami harus turun di lapangan, tetapi untuk kawasan Jateng dan DIY kami menerima laporan dari Pertamina bahwa kondisi aman," katanya.