Beijing (ANTARA News) - Pemerintah Tiongkok tetap melarang pejabat Inggris melakukan kunjungan ke Hong Kong dan melakukan investigasi karena persoalan di wilayah tersebut merupakan masalah internal.

"Pemerintah Tiongkok telah berkali-kali meminta Inggris untuk membatalkan investigasi di Hong Kong," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying dalam konferensi pers di Beijing, Senin.

Ia menegaskan Beijing memiliki tanggung jawab atas urusan luar negeri Hong Kong, termasuk siapa yang dapat memasuki wilayah tersebut.

Hua menyatakan jika Inggris tetap mengirimkan anggota parlemennya ke Hong Kong, langkah tersebut hanya memperburuk hubungan Tiongkok dengan Inggris.

Pemerintah Inggris berencana mengirimkan anggota parlemennya untuk meninjau penerapan dan syarat demokrasi di Hong Kong setelah melepas wilayah tersebut ke Tiongkok, yang kemudian memberlakkukan aturan "dua negara satu sistem" bagi Hong Kong.

Tiongkok telah meminta parlemen Inggris untuk menghentikan penyelidikan terkait kasus demokrasi Hong Kong, dengan alasan tak ingin ada pihak asing mencampuri pemerintahan Beijing.

Sementara itu dari Hong Kong dilaporkan polisi setempat kembali terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa pro-demokrasi yang berupaya mengepung gedung pemerintahan untuk melumpuhkan kegiatan pemerintahan.

Sambil membawa payung-simbol perlawanan-para pengunjuk rasa itu menyerukan "kami ingin demokrasi yang sebenarnya".

Dalam aksi yang disebut terburuk dalam dua bulan terakhir aksi unjukrasa itu polisi menahan 40 orang. Akibat aksi itu kantor pemerintah pun ditutup sepanjang Senin.