Jakarta (ANTARA News) - Pusat Studi Nusantara (Pustara) menilai bahwa Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid harus bekerja keras meningkatkan kualitas TKI.

"Kepala BNP2TKI harus ekstra bekerja keras meningkatkan kualitas TKI agar tidak tertinggal dari negara-negara lain dengan melakukan peningkatan pendidikan bagi calon TKI, yang selama ini masih kalah dengan negara pengirim, terutama Filipina," kata Direktur Riset dan Advokasi Pustara, Imam el Ghazali, dikutip dari rilis yang diterima ANTARA News, Jumat.

Ia menambahkan, tantangan BNP2TKI ke depan semakin berat. Selain aspek perlindungan TKI yang masih lemah, di depan mata kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan diberlakukan tahun depan.

"MEA bukan hanya kompetisi perdagangan barang dan jasa, tapi tenaga kerja juga. Nantinya banyak tenaga kerja asing yang punya skill akan bebas keluar masuk Indonesia," ujarnya.

Pustara memberi catatan untuk meningkatkan kualitas TKI perlu segera revitalisasi Balai Latihan Kerja di beberapa daerah yang selama ini banyak tidak berfungsi. (Simak: Presiden lantik Kepala BNP2TKI dan BPKM)

Selain itu, pengawasan pendidikan calon TKI harus ditegakkan mengingat saat ini kewajiban para calon TKI wajib melaksanakan pendidikan 200 jam. Faktanya kasus-kasus yang muncul masih banyak yang melakukan potong durasi dengan membayar Rp3 juta, sementara yang memegang sistemnya adalah BNP2TKI.

"Kalau masih seperti ini, maka kita akan dilibas oleh negara-negara lain," tegas pengajar Universitas Nasional itu.

Selanjutnya, kata dia, BNP2TKI harus segera membuat regulasi untuk melindungi eksistensi TKI yang bekerja di sektor anak buah kapal (ABK) dengan meratifikasi Maritime Labour Conference (MLC) mengingat Singapura dan Filipina sudah meratifikasi. Penegakan hukum harus ditegakan karena praktek pungli masih berjalan terutama untuk para calon TKI Korea.

"Jadi, bebaskan TKI dari bentuk pungli dan pemerasan," ujarnya. (Baca: Kepala BNP2TKI perkuat deteksi dini lindungi TKI)

Ia menambahkan, BNP2TKI harus berani menghapus kredit bagi TKI yang dilakukan koperasi-koperasi dengan dalih memberikan pinjaman ke calon TKI, namun prakteknya justru mencekik dengan bunga bank tinggi.
(M047)