Pontianak (ANTARA News) - Anggota Komisi X DPR Zulfadhli mengatakan Kurikulum 2013 layak dilanjutkan dengan beberapa pembenahan, termasuk dalam dalam distribusi buku ke sekolah.

"Dari pantauan ke berbagai daerah, yang menjadi kendala adalah dalam distribusi buku Kurikulum 2013," kata Zulfadhli saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota Komisi X DPR ke beberapa sekolah di Pontianak, Jumat.

Secara keseluruhan, ia mengatakan, baru sekitar 30 persen buku Kurikulum 2013 yang diterima sekolah meski semester ganjil sudah hampir berakhir.

"Sementara keberhasilan kurikulum ada dua. Yakni kualitas guru dan buku ajar," kata dia.

Ia menyarankan distribusi dan pengadaan buku diserahkan ke daerah agar lebih mudah.

"Kalau sekarang, masih terpusat. Tahun depan akan diserahkan ke daerah, yang sekarang mengorbankan siswa," kata anggota dewan dari daerah pemilihan Kalimantan Barat itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Alexius Akim mengatakan baru sekitar 65 persen sekolah di Kalimantan Barat yang telah menerima buku Kurikulum 2013.

"Mulai dari jenjang SD sampai SMA," katanya.

Ia malah mengaku mendapat laporan bahwa distributor buku tidak mengirimkan buku sesuai kontrak, ada distributor yang hanya menitipkan buku di dinas setempat.

"Di Kabupaten Bengkayang, distributor yang hanya mengirim buku sampai ke dinas setempat," kata Akim.

Seharusnya, ia melanjutkan, distributor seharusnya mengirimkan buku-buku sampai ke sekolah.

"Sekarang, dinas yang bingung, bagaimana mereka mau mengirim buku-buku tersebut," kata Akim, yang sepakat bilapengadaan buku dan distribusinya diserahkan ke daerah.

"Kalau diberikan ke daerah, kontrolnya menjadi lebih mudah," kata dia.

Pemerintah menyatakan akan mengevaluasi penerapan Kurikulum 2013 dan menyampaikan hasilnya pada Desember 2014.