Pertumbuhan ekonomi 5,8 persen masih memungkinkan
26 November 2014 20:13 WIB
Ilustrasi - Target Pertumbuhan Ekonomi 2015. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dalam Rancangan APBN 2015, pemerintah mengajukan target pertumbuhan ekonomi 5,6 persen sementara target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang diajukan Bank Indonesia pada kisaran 5,4-5,8 persen. (FOTO ANTARA/Vitalis Yogi Trisna)
Yogyakarta (ANTARA News) - Pertumbuhan ekonomi 5,8 persen sesuai target APBN 2015 masih memungkinkan tercapai jika kinerja investasi terus digenjot, kata Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih.
"Sekarang waktunya sudah tepat untuk menarik investor dari berbagai sektor," kata Sri Adiningsih, di Yogyakata, Rabu.
Menurut dia, awal pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan momentum strategis untuk menarik investor asing maupun domestik lebih besar.
Peningkatan kinerja investasi, kata dia, dapat didukung dengan mempermudah perizinan dengan menggencarkan pelayanan satu pintu (one stop service).
Selain itu, dunia usaha sebagai sektor penggerak perekonomian, menurut Sri juga perlu mendapatkan dukungan khusus baik fiskal maupun nonfiskal.
"Tentu kompensasi bagi masyarakat berupa pencanangan melalui kartu sejahtera juga harus merata dalam rangka menjaga daya beli masyarakat," kata dia.
Sementara itu, ia menilai kebijakan pemerintahan Jokowi dalam menaikkan harga BBM bersubsidi baik solar serta premium Rp2.000 per liter sudah tepat. Pasalnya, kenaikan itu seperti yang dikehendaki yakni maksimal Rp2.000, tidak seperti yang diwacanakan sebelumnya mencapai Rp3.000 per liter.
Kebijakan tersebut, menurut dia merupakan pilihan tunggal pemerintah untuk memperluas ruang fiskal dalam APBN 2015.
(KR-LQH)
"Sekarang waktunya sudah tepat untuk menarik investor dari berbagai sektor," kata Sri Adiningsih, di Yogyakata, Rabu.
Menurut dia, awal pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan momentum strategis untuk menarik investor asing maupun domestik lebih besar.
Peningkatan kinerja investasi, kata dia, dapat didukung dengan mempermudah perizinan dengan menggencarkan pelayanan satu pintu (one stop service).
Selain itu, dunia usaha sebagai sektor penggerak perekonomian, menurut Sri juga perlu mendapatkan dukungan khusus baik fiskal maupun nonfiskal.
"Tentu kompensasi bagi masyarakat berupa pencanangan melalui kartu sejahtera juga harus merata dalam rangka menjaga daya beli masyarakat," kata dia.
Sementara itu, ia menilai kebijakan pemerintahan Jokowi dalam menaikkan harga BBM bersubsidi baik solar serta premium Rp2.000 per liter sudah tepat. Pasalnya, kenaikan itu seperti yang dikehendaki yakni maksimal Rp2.000, tidak seperti yang diwacanakan sebelumnya mencapai Rp3.000 per liter.
Kebijakan tersebut, menurut dia merupakan pilihan tunggal pemerintah untuk memperluas ruang fiskal dalam APBN 2015.
(KR-LQH)
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
Tags: