Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, membantah pemerintah ikut intervensi terkait konflik di Partai Golkar antara lain dengan melarang mengadakan musyawarah nasional di Bali oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

"Kami tidak intervensi tapi pemerintah hanya melihat dari sudut keamanan saja mengingat Bali adalah kota pariwisata. Apa jadinya kalau di Bali terjadi kerusuhan dan ada massa bawa parang apa kata dunia internasional," kata Kalla, kepada pers, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.

Dikatakan Kalla, sebenarnya munas diadakan di mana saja boleh asalkan bisa ada jaminan dari aparat keamanan tidak terjadi kerusuhan seperti yang terjadi di Kantor Pusat DPP Partai Golkar, di Slipi, Jakarta.

"Harus ada jaminan dari aparat keamanan munas diselenggarakan di mana saja asal bisa dikendalikan. Itu bukan berarti pemerintah intervensi tapi harus dilihat dari sudut keamanan," katanya.

Kalla mengakui sudah berbicara dengan Bakrie dan Agung Laksono agar masing-masing pihak bisa menahan diri dan jangan sampai menimbulkan perpecahan apalagi sampai ada intimidasi.

"Sebaiknya kedua kubu harus mencari jalan tengah yang demokratis. Jangan ada intimidasi dan intervensi sehingga mengganggu proses demokratisasi," kata Kalla.