Jakarya (ANTARA News) - Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan bahwa pemimpin DPR belum menerima surat edaran yang dikeluarkan presiden mengenai larangan sementara para menteri menghadiri rapat-rapat di DPR.

"Sampai hari ini saya belum menerima surat dari Seskab masalah surat edaran," kata Novanto di Gedung DPR RI di Jakarta, Selasa.

Setya Novanto mengharapkan antara DPR dan pemerintah ada sinergi yang sangat kuat karena pemerintah dapat amanat rakyat untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat, dan DPR RI punya fungsi pengawasan baik terhadap UU, anggaran, maupun berkaitan dengan masalah yang sangat mendasar.

"Untuk itu kita harapkan, pemerintah tentu betul-betul percaya kepada DPR karena kita dilihat oleh rakyat dan bagaimana kinerja kita yang harus kita tampilkan untuk pembangunan yang lebih baik," kata Novanto.

"Sesegera mungkin kita sudahi, lakukan terbaik sehingga kita dapat menjalankan fungsi dan kontrol yang lebih baik. Pemerintah bisa menjalankan programnya," imbuh dia.

Pemerintah dalam menjalankan program-program besar tetap membutuhkan persetujuan DPR, terutama soal alokasi anggaran yang akan dimasukkan dalam APBN. Tak hanya program-program yang akan datang, tapi program yang lama seperti percepatan pembangunan pedesaan harus dilaksanakan secepatnya.

"Karena sampai hari ini kita belum menerima surat dari Seskab, jadi saya tidak perlu tanggapi dan tentunya ini saya harapkan semua bersabar. Yang penting adalah bagaimana hubungan antara DPR dan pemerintah bisa menjalankan secara baik dan bersama-sama. Yang penting, kita sama-sama diperlukan oleh rakyat, ditunggu rakyat untuk pembangunan dan ini yang harus kita perlhatkan dan tidak ada waktu lagi," kata Novanto.