LSI : Kenaikan harga BBM sengaja awal pemerintahan
21 November 2014 23:23 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri), Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
Jakarta (ANTARA News) - Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-Denny JA berpendapat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sengaja dilakukan Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya agar kekecewaan publik tidak berlebihan.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi pada awal masa pemerintahan ini adalah strategi, karena masih dalam suasana bulan madu (pemerintah dengan pemilih), sehingga masih ada pendukung yang merasa tidak kecewa," ujar peneliti LSI-Denny JA, Ade Mulyana, di Jakarta, Jumat.
Ade mengatakan dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM saat ini, masih ada pendukung yang merasa puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Berdasarkan hasil survei "quick poll" LSI yang dilakukan 18-19 November 2014, melalui "random sampling" terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia diketahui terdapat 44,94 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK pascakenaikan harga BBM.
"Jadi karena kenaikan di awal masa pemerintahan ini masih ada 44,94 persen yang merasa puas," ujar dia.
Meskipun demikian LSI-Denny JA menyatakan bahwa kepuasan masyarakat yang berada di bawah 50 persen, atau menurun cukup drastis. Penurunan tingkat kepuasan publik ini harus menjadi peringatan bagi pemerintahan Jokowi-JK, karena masa pemerintahan masih panjang.
Sementara itu tingkat masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK pascakenaikan harga BBM bersubsidi, berdasarkan hasil survei itu sebesar 43,82 persen.
Dia menyatakan kepuasan publik yang cenderung menurun terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi merata di semua segmen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tinggal di perkotaan maupun desa, berpendidikan tinggi maupun rendah, serta wong cilik maupun kelas menengah atas.
Menurunnya kepuasan publik terhadap Jokowi antara lain disebabkan empat alasan utama yaitu kurangnya sosialisasi alasan kenaikan harga BBM, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan transportasi karena kebijakan kenaikan harga BBM.
Selain itu, publik meragukan kompensasi kenaikan harga BBM akan sampai ke rakyat kecil, serta kenaikan harga BBM yang dilakukan sebelum ada program Presiden Jokowi yang terasa manfaatnya.
Pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk premium dan solar masing-masing Rp2.000. Hasil penghematan subsidi BBM akan dialihkan ke sektor produktif.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi pada awal masa pemerintahan ini adalah strategi, karena masih dalam suasana bulan madu (pemerintah dengan pemilih), sehingga masih ada pendukung yang merasa tidak kecewa," ujar peneliti LSI-Denny JA, Ade Mulyana, di Jakarta, Jumat.
Ade mengatakan dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM saat ini, masih ada pendukung yang merasa puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Berdasarkan hasil survei "quick poll" LSI yang dilakukan 18-19 November 2014, melalui "random sampling" terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia diketahui terdapat 44,94 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK pascakenaikan harga BBM.
"Jadi karena kenaikan di awal masa pemerintahan ini masih ada 44,94 persen yang merasa puas," ujar dia.
Meskipun demikian LSI-Denny JA menyatakan bahwa kepuasan masyarakat yang berada di bawah 50 persen, atau menurun cukup drastis. Penurunan tingkat kepuasan publik ini harus menjadi peringatan bagi pemerintahan Jokowi-JK, karena masa pemerintahan masih panjang.
Sementara itu tingkat masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK pascakenaikan harga BBM bersubsidi, berdasarkan hasil survei itu sebesar 43,82 persen.
Dia menyatakan kepuasan publik yang cenderung menurun terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi merata di semua segmen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tinggal di perkotaan maupun desa, berpendidikan tinggi maupun rendah, serta wong cilik maupun kelas menengah atas.
Menurunnya kepuasan publik terhadap Jokowi antara lain disebabkan empat alasan utama yaitu kurangnya sosialisasi alasan kenaikan harga BBM, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan transportasi karena kebijakan kenaikan harga BBM.
Selain itu, publik meragukan kompensasi kenaikan harga BBM akan sampai ke rakyat kecil, serta kenaikan harga BBM yang dilakukan sebelum ada program Presiden Jokowi yang terasa manfaatnya.
Pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk premium dan solar masing-masing Rp2.000. Hasil penghematan subsidi BBM akan dialihkan ke sektor produktif.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
Tags: